Cipayung Minta Polda Papua Barat Segera Tindak Miras, Judi, hingga Mafia Minyak
Kapabar – Cipayung Sorong Raya yang terdiri dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Perhimpunan Masmhasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menyoroti masalah minuman keras (miras) dan judi yang harus menjadi atensi Polda Papua Barat. Cipayung merasa dua hal tersebutlah yang menjadi akar dari banyak masalah di Papua Barat terlebih khusus Kota Sorong.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Abdul Loklomin, mengatakan bahwa kinerja Polda Papua Barat sudah menunjukkan progres ke arah yang lebih baik. Khususnya kata dia soal penanganan kasus pencurian dengan kekerasan yang membuahkan hasil, hingga membuat tindak kriminal yang akrab dengan sebutan begal itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kinerja polisi dalam menekan jumlah tindak kriminal pencurian dengan kekeraaan tersebut menurut dia layak mendapat apresiasi, mengingat sudah banyak warga yang mengeluh karena keselamatannya terancam akibat tindakan pelaku yang kebanyakan tidak segan-segan melukai korbannya itu.
Hanya saja menurut Abdul, yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah gangguan kamtibmas yang disebabkan oleh minuman keras (miras) masih sering terjadi di Kota Sorong.
Dikatakan Abdul peredaran miras sebenarnya sudah diatur dalam sebuah peraturan daerah (perda) yang di dalam regulasinya tertulis, hanya ada beberapa pihak yang boleh menjual miras. Namun pada kenyataannya sampai saat ini, miras masih dijual secara bebas dan merajalela.
“Yang menjadi persoalan disini, kinerja dari pihak kepolisian untuk mengawal peraturan daerah soal miras ini masih sangat lemah. Hal ini tentu menjadi peluang bagi kelompok-kelompok yang ingin mencari keuntungan dengan melanggar peraturan yang ada,” keluh Abdul yang ditemui di salah satu rumah makan di Kota Sorong, Selasa (10/1).
Melihat dari potensi adanya tindak kriminal yang disebabkan miras yang dijual semena-mena ini, abdul meminta Polda Papua Barat dan Polres Sorong Kota untuk memandang miras ini sebagai masalah serius yang harus segera diatasi. “Miras ini pada kenyataannya sudah menimbulkan banyak konflik, makanya kami harapkan agar pihak kepolisian segera mengambil tindakan nyata dengan menertibkan penjual-penjual miras yang tidak mematuhi aturan yang ada,” tegas Abdul.
Selanjutnya kata Abdul yang harus menjadi atensi pihak Polda Papua Barat adalah masalah judi, baik itu judi sabung ayam, togel, king, dan lain-lain. “Judi harus menjadi fokus dan konsentrasi pihak kepolisian karena sudah banyak merusak moral masyarakat yang ada di Papua Barat. Karena rusaknya moral masyarakat ini jelas bertentangan dengan cita-cita Pj Walikota Sorong yang ini menjadikan kota ini sebagai kota yang beriman,” kata Abdul.
Sementara itu Ketua PKC Papua Barat, Jufran Mahendra menyoroti nama baik institusi yang belakangan ini tercoreng akibat perlakuan sejumlah oknum. Menurut Jufran, Polri terlebih khusus Polda Papua Barat harus terus berbenah untuk memulihkan nama baik mereka dan kembali mendapatkan kepercayaan publik.
“Mendapatkan kembali kepercayaan publik adalah hal yang harus segera dilakukan, mengingat kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum. Mau tidak mau kepolisian harus segera menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tanpa menimbulkan riak-riak yang bisa mengganggu kamtibmas,” harap Jufran sembari menambahkan kaum muda dan cipayung siap mendukung anggota kepolisian dalam hal penegakan hukum.
Di tempat yang sama, Ketua GMNI Kabupaten Sorong Yehezkiel Kalasuat menyoroti permainan Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU di Kota Sorong yang aktornya adalah oknum yang cukup memiliki jabatan penting. Hal tersebut kata Yehezkiel sudah pernah ia laporkan ke Polda Papua Barat, bahkan pihaknya sudah pernah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap beberapa oknum polisi yang bermain minyak di SPBU. Sayang ungkap Yehezkiel, hasil OTT mereka itu tidak “menguap” begitu saja.
“Karena banyak kasus BBM yang mafianya adalah oknum polisi tidak mendapat tindak lanjut dan tidak sampai diketahui oleh media, kami merasa perlu adanya rekonstruksi di tubuh Polri itu sendiri. Jadi masyarakat benar-benar menginginkan sosok polisi yang sebenarnya, bukan oknum yang justru berkongkalikong untuk melakukan kecurangan demi keuntungan pribadi. Jangan hanya kami masyarakat biasa saja yang dituntut untuk mematuhi aturan dan hukum, polisi juga harusnya demikian,” tandas Yehezkiel.
Menambahi statement rekan-rekannya, Irfan sebagai Ketua IMM Kota Sorong mengatakan bahwa cipayung mendukung penuh kunjungan Kapolri, Panglima TNI beserta kepala-kepala staf di Papua.
“Kami mengapresiasi kunjungan kerja kali ini karna melibatkan kedua instansi Polri dan TNI sekaligus. Sebagai agenda rutin, kami berharap Kapolri dan Panglima TNI dapat melihat langsung kemajuan pembangunan di Papua barat dan kondisi masyarakat. Kami berharap hal semacam ini terus dilakukan agar kita dapat sama-sama menjaga keamanan ketertiban masyarakat terkhususnya antar anak bangsa,” harap Irfan.
*HMF
