Anggaran Pemekaran PBD Diduga Bersumber dari APBD Kota Sorong? Polda dan Kejati Diminta Usut Tuntas
Kapabar – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Papua Barat Yoseph Titirlolobi, SH meminta kepada Polda dan Kejati Papua Barat untuk mengusut anggaran pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (PBD), yang diduga bersumber dari APBD Pemerintah Kota Sorong.
Yoseph menegaskan, Polda Papua Barat maupun kejati harus berani untuk mengusut dugaan korupsi APBD Pemerintah Kota Sorong, yang digunakan sebagai anggaran pemekaran Papua Barat Daya yang sampai saat ini pun tidak jelas rimbanya.
“Bisa kita lihat, tidak ada pembangunan di Kota Sorong selama selama 10 tahun ini, apalagi kita tau Wali kota Sorong juga menjabat sebagai ketua tim pemekaran Papua Barat Daya. Pihak kepolisian dan kejaksaan tentu harus mengusut hal ini,” kata Yoseph.
Menurut Yoseph, pemekaran Provinsi Papua Barat Daya adalah akal-akalan Wali Kota Sorong, yang sebenarnya sampai sampai saat ini pun tidak pernah dibahas di komisi II DPR-RI. Yoseph juga meyakini Pemekaran PBD tidak akan pernah dibahas di Senayan, dimana yang menjadi fokus saat ini adalah pemekaran di Provinsi Papua.
Dijelaskan Yoseph, seluruh masyarakat Papua Barat perlu mengetahui bahwa pemekaran wilayah Provinsi Papua Barat Daya yang Ingin terlepas dari Provinsi Papua Barat, masih dipertimbangkan oleh Pemerintah Pusat dan DPR, karena jumlah penduduknya belum mencapai 1 juta jiwa.
“Kami mendapatkan informasi bahwa upaya pemekaran Papua Barat Daya ini anggaranya diduga berasal dari APBD kota Sorong, dimana mirisnya, hal itu terjadi ketika masyarakat sendiri belum terlayani dengan jalan yang bagus, pendidikan yang murah, banjir, serta sampah yang belum tertangani sampai saat ini. Jadi stop menipu rakyat dengan janji-janji palsu tentang pemekaran, lebih baik disisa masa jabatan 5 bulan lagi, Wali Kota sorong harus fokus untuk melakukan pembangunan, sesuai janjinya kepada masyarakat Kota Sorong,” beber Yoseph di ruang kerjanya, Jumat (11/3).*HMF
