Tekan Biaya Rp17 Triliun, BPJS Kesehatan Ubah Layanan Jantung Jadi Berbasis Outcome
Kapabar – BPJS Kesehatan mendorong transformasi layanan jantung pada Program JKN melalui pendekatan Value-Based Health Care Pendekatan ini menempatkan outcome kesehatan dan total biaya sepanjang siklus pelayanan sebagai dasar penciptaan nilai bagi peserta.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan transformasi diperlukan untuk menjawab tantangan kenaikan biaya sekaligus memastikan pembiayaan JKN memberi manfaat kesehatan optimal.
“Keberlanjutan Program JKN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membiayai pelayanan, tetapi juga kemampuan memastikan outcome kesehatan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia,” ujar Pujo, Selasa (16/9/2026).
Ia menyebut, total biaya pelayanan kesehatan Program JKN pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun, dengan 87,1 persen terserap di rumah sakit.
Penyakit jantung menjadi perhatian utama karena tingginya utilisasi dan biaya. Pada 2025, kasus penyakit jantung yang dijamin JKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus dengan pembiayaan sekitar Rp17,35 triliun.
“Tingginya kebutuhan layanan jantung perlu diantisipasi sejak Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan mengendalikan faktor risiko. Banyak kasus jantung merupakan dampak faktor risiko yang tidak terkendali di hulu, sehingga perlu penguatan layanan di FKTP,” jelasnya.
Penguatan di FKTP meliputi pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemantauan HbA1c rutin, kepatuhan pengobatan, serta pemantauan peserta berisiko tinggi.
Sementara di rumah sakit, BPJS Kesehatan mendorong pelayanan berorientasi mutu dan outcome, antara lain pengambilan keputusan terpadu melalui Heart Team, tata laksana klinis sesuai pedoman, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), dan staged revascularization.
BPJS Kesehatan juga mengubah indikator monitoring mutu layanan intervensi jantung dari indikator proses menjadi indikator outcome, seperti waktu tanggap kritis, keselamatan pascatindakan, akurasi intervensi, kualitas pemulihan, kepatuhan protokol, dan efisiensi sistem rujukan.
“Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome,” kata Pujo.
Mewakili Pangdam III/Siliwangi, Pamen Ahli Bidang Iptek dan Lingkungan Hidup, Tri Adrijanto Santoso, mengatakan layanan berkualitas tidak hanya ditentukan teknologi, tetapi juga kemudahan akses, kecepatan, dan kualitas layanan.
“Kodam III/Siliwangi mendukung program pemerintah dalam upaya promotif dan preventif, termasuk edukasi masyarakat. Kolaborasi lintas sektor diharapkan berkontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan,” ujar Tri.
Kepala Rumkit Tk. II Dustira, Muchlas Fahmi, mengatakan pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas layanan jantung bagi pasien JKN. Sepanjang Januari-Agustus 2026, RS Dustira telah melayani 975 pasien cathlab yang seluruhnya merupakan peserta JKN.
“Pelayanan kesehatan adalah proses berkelanjutan, sehingga peningkatan mutu harus konsisten. Tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga aman, bermutu, dan berorientasi pada pasien,” ungkapnya.
Koordinator BPJS Watch, Timbul Siregar, menilai penyakit jantung perlu menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan dengan gaya hidup. Untuk menekannya, diperlukan upaya promotif, preventif, dan pola hidup sehat.
“Program JKN perlu terus didorong meningkatkan efisiensi dengan pendekatan Value-Based Health Care berbasis outcome. Kesehatan adalah modal utama membangun bangsa,” ucap Timbul. */RSR
