Pembangunan Mako Polda PBD Tahap Pertama Telan Anggaran Rp300 Miliar
Kapabar – Pembangunan Markas Komando (Mako) Polda Papua Barat Daya di atas lahan hibah 10 hektare dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong akan dibagi dalam tiga tahap.
Kepala Biro Logistik (Karo Log) Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol Nurochman Nulhakim, mengatakan tahap pertama akan dimulai pada tahun 2027.
“Tahap pertama untuk tahun 2027 yang dibangun adalah bangunan utama Mapolda PBD, SPKT serta RS. Bhayangkara,” ujar Nurochman di sela penandatanganan hibah di Rylich Cafe, Rabu (14/10/2026).
Namun, untuk RS. Bhayangkara, lokasinya kemungkinan tidak berada dalam satu kawasan Mako Polda PBD, karena berdekatan dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR. J.P. Wanane.
“Rencananya, RS Bhayangkara ini akan dibangun di wilayah SP2,” kata Nurochman.
Kemudian, tahap kedua tahun 2028 dilanjutkan dengan pembangunan gedung bidang operasional seperti Serse dan lain-lain. “Untuk tahap ketiga, baru dilakukan pembangunan rumah dinas, barak Dalmas dan lain-lain,” jelasnya.
Ia menjelaskan, tiga tahap pembangunan tersebut merupakan rencana dari Mabes Polri.
Untuk saat ini, Polda PBD masih dalam proses pengajuan anggaran ke Kementerian Keuangan. Persyaratan pengajuan seperti sertifikat tanah, hibah tanah, dan rencana layout Polda telah dilengkapi.
“Layout sendiri telah menggunakan prototipe dari Mabes Polri. Syarat-syaratnya sudah kita sampaikan. Tinggal menunggu ketok palu, biasanya Desember,” katanya.
Lahan 10 hektare tersebut akan menjadi satu kawasan terpadu. Sekitar 3 sampai 4 hektare akan digunakan untuk gedung perkantoran utama, gedung pelayanan SPKT, pelayanan lalu lintas, gedung BPKB, hingga Dalmas.
Sementara untuk asrama anggota dan perumahan dinas PJU serta rusun Dalmas, sebagian akan dibangun di lahan lain di wilayah SP2 karena keterbatasan lahan 10 hektare.
Untuk anggaran, Polda PBD telah mengusulkan sekitar Rp300 miliar untuk tahap pertama.
“Usulannya hampir Rp300 miliar untuk tahap pertama, itu sudah dengan kelengkapan termasuk lapangan apel dan lain-lain,” ungkap Nurochman.
Kepastian besarannya masih menunggu persetujuan APBN dari Kementerian Keuangan. Namun ia memastikan pembangunan akan dimulai tahun depan.
“Tahun depan sudah pasti dibangun, cuma besar anggarannya berapa belum tahu,” ujarnya.
Selain Mako, Polda PBD juga mengusulkan pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) di lahan seluas 50 hektare di sekitar Km 28, Kabupaten Sorong.
Ia menambahkan, lahan tersebut saat ini masih berstatus Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) dan sedang berproses alih fungsi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) di Kementerian Kehutanan.
“Usulannya sudah masuk. Kemarin Pak Gubernur juga sudah menghadap Menteri Kehutanan,” pungkasnya. *RSR
