Pemkab Sorong Hibahkan 10 Hektare Lahan untuk Bangun Mako Baru Polda PBD
Kapabar – Pemerintah Kabupaten Sorong resmi menghibahkan tanah seluas 10 hektare kepada Polda Papua Barat Daya untuk pembangunan Markas Komando (Mako).
Hibah ini menjadi bentuk dukungan nyata pemerintah daerah dalam memperkuat kelembagaan Polri sekaligus meningkatkan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua Barat Daya.
Penyerahan ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima dan penyerahan sertifikat tanah di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Rabu (14/10/2026).
Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan, hibah tersebut merupakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebutuhan sarana dan prasarana Polda PBD. Pembangunan akan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan Mako.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan berupaya bersama Polda untuk mencukupi kebutuhan sesuai kemampuan fiskal,” ujar Elisa.
Ia juga menyampaikan aspirasi dari Bupati Sorong terkait kemungkinan pemanfaatan kembali markas Polres yang saat ini sedang dibangun, apabila Polda PBD nantinya pindah ke lokasi baru.
Kendati demikian, hal itu masih berupa wacana yang akan dibahas lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Elisa berharap proses administrasi peralihan hak tanah dapat didukung penuh oleh instansi pertanahan agar pembangunan berjalan sesuai rencana.
Sementara itu, Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Dr Hengki Haryadi, menyampaikan apresiasi kepada Pemprov PBD dan Pemkab Sorong.
Menurut Hengki, penguatan kelembagaan Polri harus diiringi kolaborasi antarlembaga dan penerapan _community policing_ atau pemolisian masyarakat. Pendekatan itu dinilai penting untuk membangun kemitraan dengan masyarakat dalam menghadapi tantangan kamtibmas di Papua Barat Daya.
Ia juga menyoroti urgensi peningkatan kapasitas organisasi Polda PBD, termasuk usulan kenaikan status menjadi Polda Tipe A. Karakteristik wilayah yang kompleks, keberadaan garnisun militer besar, dan posisi strategis sebagai pintu gerbang ekonomi Papua membutuhkan dukungan personel dan anggaran yang memadai.
“Polda Papua Barat Daya saat ini baru memenuhi sekitar 42 persen dari Daftar Susunan Personel (DSP) yang berjumlah 9.000 personel. Ini menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara optimal,” ungkapnya.
Hengki menambahkan, dukungan anggaran untuk pembangunan Mako dan rumah sakit telah disiapkan untuk tahun mendatang. Setelah itu, pengembangan Sekolah Polisi Negara (SPN) dan Satuan Brimob akan dilanjutkan secara bertahap.
Ia juga menyebut rencana pengembangan tourism police atau polisi pariwisata sebagai inisiatif untuk mendukung keamanan kawasan wisata, khususnya untuk memberikan rasa aman bagi wisatawan.
Melalui hibah 10 hektare ini, pembangunan Mako Polda PBD diharapkan berjalan sesuai perencanaan dan menjadi fondasi penguatan pelayanan kepolisian di Provinsi Papua Barat Daya. *RSR
