Seputar PBD

Resmi, Abubakar Lodji Nakhodai MUI Provinsi Papua Barat Daya

KAPABAR – Abubakar Lodji, S.Ag., M.Pd. kini resmi menakhodai Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Barat Daya untuk Masa Khidmat 2026–2031.

Ia dikukuhkan sebagai Ketua Umum dalam pengukuhan pengurus MUI Papua Barat Daya di Vega Prime Hotel & Convention Sorong, Kota Sorong, Minggu (22/11/2026) malam.

Pengukuhan dipimpin langsung Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI Pusat, Dr. H. Muhammad Ziyad, M.A., melalui pengambilan ikrar pengurus dan penandatanganan berita acara.

Suasananya berlangsung khidmat. Ulama, pimpinan Ormas Islam se-Papua Barat Daya, akademisi, dan unsur pemerintah daerah hadir menyaksikan tonggak awal kepengurusan MUI Papua Barat Daya periode pertama.

Sebelum memimpin MUI Provinsi Papua Barat Daya, Abubakar Lodji menakhodai MUI Kabupaten Raja Ampat. Ia ditetapkan sebagai Ketua Umum MUI Papua Barat Daya lewat rapat lanjutan Tim Formatur pada 7–8 Juli 2026, tindak lanjut Musda I MUI Papua Barat Daya pada 19–20 Juni 2026 di Kota Sorong.

Penetapan itu disepakati bulat oleh 15 anggota Tim Formatur yang mewakili MUI kabupaten/kota, Ormas Islam, akademisi, hingga kalangan pesantren.

Wasekjen MUI Pusat, Muhammad Ziyad, mengingatkan bahwa jabatan di MUI bukan sekadar kehormatan, melainkan amanah besar untuk melayani umat.

“MUI adalah rumah besar umat. Kepengurusan ini harus mampu menjadi perekat, menjadi rujukan, dan menjadi penyejuk di tengah masyarakat,” pesannya.

Ia berharap, di bawah nahkoda baru, MUI Papua Barat Daya menjadi garda terdepan menjaga akidah umat, merawat kerukunan, serta memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah.

Ziyad juga mengajak pengurus menjadikan kerukunan dan toleransi sebagai kekuatan utama membangun masyarakat yang harmonis.

“Keberagaman merupakan anugerah yang harus kita rawat bersama,” tambahnya.

“Saya harap, pengurus yang dikukuhkan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Kemudian, bermanfaat bagi umat, bangsa, dan negara,” timpalnya.

Sementara itu, Abubakar Lodji menegaskan, MUI Papua Barat Daya akan menjadi wadah berhimpunnya ulama, zuama, dan cendekiawan, sekaligus mitra strategis pemerintah daerah.

“Kami akan terus membangun sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, guna mewujudkan Papua Barat Daya yang maju, mandiri dan sejahtera,” ujarnya.

Ia mengingatkan, kepemimpinan adalah amanah sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Dimana, dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, kepemimpinan dapat menjadi kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali bagi mereka yang menjalankannya dengan benar dan menunaikan kewajibannya.

Abubakar pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta Musda, para perintis yang meletakkan fondasi MUI di Papua Barat Daya, serta Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya atas dukungan yang diberikan.

“Kami menerima amanah masa khidmat 2026-2031 dengan kesadaran jabatan adalah amanah, bukan kehormatan untuk dibanggakan,” ujarnya.

Wakil Gubernur Papua Barat Daya sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan MUI Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, mengingatkan bahwa MUI adalah wadah pengkhidmatan yang menghimpun ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.

“Oleh karena itu, organisasi ini memiliki peran strategis dalam kehidupan umat, bangsa, dan negara,” ungkapnya.

Ia memaparkan tujuh peran penting MUI yang harus menjadi pedoman pengurus selama masa khidmat 2026–2031, yakni Waratsatul Anbiya, Mufti, Himayatul Ummah, Penegak Amar Ma’ruf Nahi Munkar, Pelopor Ishlah dan Tajdid, Mitra Strategis Pemerintah, serta Penggerak Ekonomi dan Sosial Keumatan.

Ahmad menegaskan, seluruh peran itu tidak mungkin dijalankan sendiri.

“Pastinya MUI membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, agar dapat menjalankan peran tersebut,” tuntasnya.

Pengukuhan ini menjadi momentum memperkuat peran ulama dalam menjaga persatuan, merawat keberagaman, serta membangun kolaborasi dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

Di tengah keberagaman Papua Barat Daya, sinergi ulama, pemerintah, tokoh agama, dan lembaga adat diharapkan menjadi kekuatan bersama untuk mewujudkan daerah yang damai, harmonis, dan semakin sejahtera. *RSR

Tampilkan Lebih Banyak

Leave a Reply

Back to top button