14.200 Aparatur Kampung se-PBD Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, Raja Ampat Jadi Percontohan JHT

KAPABAR – Sebanyak 14.200 aparatur kampung beserta ekosistemnya di Provinsi Papua Barat Daya telah terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Hal tersebut disampaikan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sorong, Adisafah Curmacosasih, dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan aparatur kampung se-Papua Barat Daya di Vega Prime Hotel Sorong, Kamis (19/11/2026).
Rinciannya, Raja Ampat 2.500 orang, Maybrat 3.600 orang, Kabupaten Sorong 3.200 orang, Kabupaten Tambrauw 3.200 orang, dan Sorong Selatan 1.500 orang.
Mayoritas baru mengikuti dua program yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Namun, Kabupaten Raja Ampat menjadi satu-satunya kabupaten yang sudah melindungi aparatur kampung dengan program Jaminan Hari Tua (JHT).
“Kenapa ini penting? Aparatur kampung sudah mengambil bagian sebagai mitra pemerintah. Pada saat tidak menjabat, mereka harus mendapatkan Jaminan Hari Tua. Secara regulasi itu diatur dan diperbolehkan,” ujarnya.
Adisafah berharap, pada 2027, empat kabupaten lain dapat mengikuti langkah Raja Ampat.
“Minimal aparatur kampungnya, dari ketua atau kepala kampung itu sendiri, yang pada saat purna tugas mendapatkan penghargaan berupa Jaminan Hari Tua,” katanya.
Tak hanya JHT, klaim yang telah dibayarkan untuk aparatur kampung dalam dua tahun terakhir mencapai sekitar Rp16 miliar.
Tahun 2025 sebanyak 293 kasus dengan nominal Rp5,3 miliar, dan tahun 2026 hingga Oktober sebanyak 537 kasus dengan nominal Rp10 miliar.
Manfaat tersebut termasuk Jaminan Kematian Rp6 miliar dan beasiswa bagi anak aparatur kampung, mulai dari TK, PAUD hingga perguruan tinggi.
Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampung Dinas Dukcapil dan PMK Papua Barat Daya, Hengky Saflaf, menegaskan empat fokus ke depan, yakni perlindungan aparatur kampung, perlindungan ekosistem kampung, perlindungan pekerja proyek kampung, dan komitmen bersama.
“Memastikan setiap pekerja dalam kegiatan pembangunan kampung mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.
Ia juga berharap, tahun depan sosialisasi BPJS dapat bersinergi dengan kegiatan turun kampung yang dilakukan dinas, agar masyarakat kampung semakin memahami manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan. *RSR

