Lindungi Tanah Ulayat, Kapolda PBD Hadiri Diseminasi Permen ATR/BPN di Sorong

Kapabar – Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H., menghadiri Diseminasi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
Kegiatan digelar di Swiss-Belhotel Kota Sorong, Rabu (18/11/2026), sekaligus menjadi ajang dialog bersama para pemangku kepentingan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Diseminasi ini bertujuan memperkuat pemahaman bersama soal perlindungan hak masyarakat hukum adat, khususnya pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat agar ada kepastian hukum dan konflik pertanahan bisa dicegah.
Kapolda hadir bersama Dirreskrimum Kombes Pol. Junov Siregar, Dirreskrimsus Kombes Pol. Iwan P. Manurung, Kabidkum AKBP Sahat Maruli Hamonangan Siregar, serta Wakapolresta Sorong Kota AKBP Gleen Rooi Molle.
Turut hadir Irjen Kementerian ATR/BPN Komjen Pol. Drs. Wahyu Widada, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reformasi Birokrasi Ir. Deni Santo, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, serta Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat dan Tanah Komunal B. Wijnarko.
Hadir pula Wakil Gubernur Papua Barat Daya H. Ahmad Nausrau, perwakilan Pemprov Papua Barat, TNI, Kejaksaan, DPD RI, DPR Provinsi Papua Barat Daya, Majelis Rakyat Papua, BP3OKP, para bupati dan wali kota, akademisi Universitas Papua, organisasi masyarakat sipil, tokoh adat, serta perwakilan masyarakat hukum adat.
Kapolda Hengki Haryadi menegaskan, tanah ulayat di Papua bukan sekadar aset atau bidang tanah, melainkan identitas, martabat, sejarah, dan kehidupan masyarakat hukum adat.
“Persoalan tanah ulayat seperti tumpang tindih klaim, perbedaan batas wilayah adat, tuntutan kompensasi, hingga pemalangan fasilitas umum bisa menimbulkan konflik apabila tidak ditangani secara tepat,” ujarnya.
Menurut Kapolda, Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 adalah langkah strategis untuk memberikan perlindungan hak masyarakat adat sekaligus kepastian hukum.
Dengan administrasi yang baik, batas wilayah adat menjadi lebih jelas, potensi sengketa diminimalkan, dan tersedia basis data pertanahan yang bisa menjadi pedoman bagi pemerintah, masyarakat adat, maupun pihak berkepentingan.
Kapolda menekankan pentingnya sinergi Polri, pemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN, lembaga adat, dan seluruh elemen masyarakat. Penyelesaian persoalan pertanahan harus mengutamakan prinsip humanis, dialogis, serta menghargai kearifan lokal.
“Kebijakan pertanahan harus menghadirkan keadilan bagi masyarakat adat, kepastian hukum bagi semua pihak, serta menjaga kamtibmas sebagai fondasi utama pembangunan daerah,” tegasnya.
Wakil Gubernur Papua Barat Daya menegaskan, tanah ulayat adalah bagian tak terpisahkan dari identitas, kehidupan, sejarah, dan nilai tradisi masyarakat adat di Tanah Papua. Hak-hak masyarakat adat harus dihormati dan dilindungi.
Menurutnya, persoalan tanah ulayat masih kerap menimbulkan persinggungan antara masyarakat adat dengan investor maupun pelaku usaha. Karena itu, pengadministrasian tanah ulayat harus tertib, transparan, dan berkesinambungan.
Ia berharap ada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN, dan masyarakat adat dalam mewujudkan tata kelola administrasi pertanahan yang baik.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap perlindungan tanah ulayat dan hak masyarakat hukum adat.
Ia menegaskan, tidak ada niat menjadikan tanah ulayat sebagai milik negara. Yang dilakukan adalah membangun sinergi antara hukum adat dan sistem hukum pertanahan nasional.
Pendaftaran tanah ulayat adalah hak masyarakat adat, bukan kewajiban. Ada empat manfaat utamanya: memberikan kepastian hukum, melindungi aset masyarakat adat, mencegah sengketa dan konflik pertanahan, serta menghindari hilangnya tanah ulayat.
Irjen Kementerian ATR/BPN Komjen Pol. Drs. Wahyu Widada yang membuka kegiatan tersebut menyampaikan, persoalan pertanahan masih sering menjadi sumber konflik. Karena itu, sistem administrasi pertanahan harus diperbarui dan melibatkan masyarakat adat agar aturan yang dihasilkan tetap memperhatikan hak, kepentingan, dan nilai-nilai adat.
Kehadiran Kapolda Papua Barat Daya menjadi bentuk dukungan Polri terhadap perlindungan hak masyarakat adat, penguatan kepastian hukum, serta sinergi lintas sektor dalam menjaga kamtibmas yang kondusif.
Polda Papua Barat Daya berkomitmen mendukung penyelesaian persoalan pertanahan yang mengedepankan hukum, dialog, pendekatan humanis, dan penghormatan terhadap kearifan lokal demi pembangunan yang aman, damai, dan berkeadilan. */RSR

