Seru, Ngopi dan Ngobrol Bareng Hartono si ‘Songkok Hijau’

Dalam ngopi bareng yang berjalan santai penuh keakraban itu, Hartono memberikan jelasan kenapa dia akrab dan senang dengan panggilan Songkok Hijau. Menurut Hartono, hijau menjadi warna yang dikonotasikan dengan sejuk, nyaman, damai.

“Provinsi PBD yang baru dibentuk, memerlukan partisipasi semua elemen masyarakat untuk ikut menumbuh kembangkan provinsi baru ini. Situasi yang nyaman, damai dan kondusif tentu akan sangat membantu PJ Gubernur maupun Gubernur yang terpilih nanti untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh mengejar ketinggalan pembangunan dengan kesejahteraan masyarakatnya yang sejajar dengan provinsi lain di republik tercinta ini,” kata Hartono.

Lanjutnya, warna hijau juga diidentikkan dengan kelestarian lingkungan. Menurut Hartono, tanah Papua yang sering dinyanyikan sebagai surga yang turun ke bumi harus terus dirawat kelestariannya.

“Pembangunan tentu harus terus dilaksanakan, tetapi environmental aspect harus menjadi faktor yang diperhitungkan. Banjir, longsor, kebakaran hutan yang terjadi tentu menjadi pelajaran bersama bagi kita semua,” ujar Hartono.

Terakhir jelas Hartono terkait pemilihan nama Songkok Hijau, dimana para bakal calon DPD tentu punya mempunyai karakter dengan simbol yang membedakan satu sama lainnya. Sambung dia ditambah lagi, para pemilih pada pesta demokrasi yang akan datang, ada yang tidak lancar membaca, tapi tidak buta warna. Hijau menurut dia adalah warna yang lembut dimata dan sulit untuk dilupakan.

Dalam kesempatan yang sama, Hartono juga menjawab pertanyaan kenapa dirinya memilih maju sebagai anggota DPD ketimbang DPR yang mana diakui dia bahwa DPR sangat powerfull dalam sistem parlemen, khususnya dalam fungsi budgeting dan legeslasi, kursi DPR yang dialokasikan untuk DOB yang penduduknya kurang dari 1 juta hanya berjumlah 3 kursi, sangat kecil dibandingkan dengan jumlah komisi di DPR (11 komisi) dan dengan jumlah 575 anggota.

Menurutnya juga, tiga kursi DPR dari Papua Barat Daya tentu akan menjadi ajang kompetisi partai-partai besar dan biasanya sudah ada namanya. Karenanya kata Hartono, DPD RI yang jumlah keterwakilannya sama dari seluruh provinsi (4 anggota) membuka peluang bagi calon perorangan untuk berkontribusi membawa aspirasi dengan kepentingan daerah di tingkat nasional.

Terakhir dijelaskan dia, meskipun konstitusi dengan regulasi yang berlaku saat ini sangat membatasi kewenangan lembaga DPD RI, tapi dengan kemampuan politik daerah personal tentu dapat melakukan lobby dan interaksi politik dengan berbagai stake holder yang ada.

“Anggota DPD yang terpilih diharapkan akan menjadi golden bridge antara aspirasi masyarakat dan kepentingan daerah dengan pengambil kebijakan ditingkat pusat, Insya Allah,” tuntas Hartono.*HMF