Operasi Patuh Dofior 2026 Berakhir: 1.170 Kendaraan Terjaring dan 79 Pelanggar Ditilang
Kapabar – Operasi Patuh Dofior 2026 yang berlangsung selama 14 hari, sejak 26 Oktober hingga 8 November 2026 resmi berakhir.
Selama operasi tersebut, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Papua Barat Daya bersama Polres jajaran menyisir jalan-jalan di seluruh wilayah Papua Barat Daya.
Hasilnya, sebanyak 1.170 kendaraan terjaring operasi. Namun, yang menarik, tidak semuanya berakhir dengan tilang. Sebanyak 1.086 pengendara hanya diberikan teguran, sementara 79 pelanggar lainnya dikenakan tilang manual.
Angka itu menunjukkan operasi ini lebih banyak mengedepankan pembinaan daripada penindakan.
Hal tersebut disampaikan Dirlantas Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol Sigit Hari Wibowo, S.I.K., M.H., melalui Paur Subbag Renmin Ops Bagbin Opsnal Ditlantas Polda Papua Barat Daya, Ipda Hary Susanto Matana.
Dari hasil evaluasi, pelanggaran yang paling banyak ditemukan masih sama dari tahun ke tahun, yakni pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), dan tidak membawa surat-surat kendaraan.
“Jenis pelanggaran paling banyak didominasi pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm dan tidak melengkapi kendaraan. Untuk kelengkapan kendaraan, pelanggaran yang banyak ditemukan yakni TNKB serta surat-surat kendaraan bermotor,” jelas Hary saat diwawancarai, Senin (9/11/2026).
Operasi Patuh Dofior 2026 sendiri mengacu pada petunjuk Korlantas Mabes Polri. Polanya dibagi tiga, yakni preemtif 20 persen, preventif 50 persen, dan represif atau penegakan hukum 30 persen.
Artinya, separuh kegiatan operasi diisi dengan pencegahan, mulai dari pengaturan lalu lintas, patroli, pengawalan, hingga kehadiran polisi di titik-titik rawan.
Sementara kegiatan preemtif diisi dengan edukasi dengan menyambangi sekolah-sekolah dan pangkalan ojek, baik yang terorganisir maupun tidak, untuk menyampaikan pentingnya tertib berlalu lintas.
Bahkan, sambung Hary, selama kurang lebih dua tahun terakhir, pihaknya rutin membagikan helm gratis kepada masyarakat. Sasarannya mulai dari pelajar hingga pengemudi ojek, baik ojek online maupun ojek pangkalan.
“Program pembagian helm sudah dan sedang berjalan. Kami telah membagikan helm ke sekolah-sekolah maupun pangkalan ojek, termasuk ojek online dan ojek pangkalan,” ungkap Hary.
Tujuannya satu, menekan pelanggaran dan mengurangi fatalitas korban kecelakaan, tidak hanya selama operasi tetapi juga setelah operasi berakhir.
Hary menjelaskan, kendaraan dan surat-surat yang diamankan, dikembalikan melalui mekanisme persidangan di pengadilan.
Pelanggar dengan blanko biru bisa membayar denda melalui bank BRI menggunakan kode pembayaran yang dikirim petugas lewat SMS. Sementara pelanggar dengan blanko merah wajib mengikuti persidangan sesuai dengan ketentuan.
“Baik blanko biru maupun merah tetap melalui proses persidangan di pengadilan. Namun, untuk blanko biru, pembayaran dapat dilakukan melalui rekening negara dan persidangannya bisa diwakilkan oleh petugas,” jelasnya.
Melalui operasi itu, diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas agar semakin tertib, aman, dan selamat di jalan raya. *RSR
