Salurkan BSRS kepada 83 MBR di Sorong, Walikota: Rumah Tempat Membangun Masa Depan
Kapabar – Walikota Sorong, Septinus Lobat, secara simbolis menyalurkan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) kepada 83 masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari 22 kelurahan di Kota Sorong.
Bantuan BSRS tersebut disalurkan di halaman Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Sorong Jalan Sorong–Makbon Km 12 Masuk, Senin 21 September 2026.
Walikota menyebutkan, rumah bukan sekedar bangunan yang terdiri dari dinding, lantai dan atap. Namun, rumah adalah tempat sebuah keluarga membangun kehidupan dan masa depan.
“Oleh karena itu, ketika pemerintah memberikan bantuan stimulan rumah swadaya, sesungguhnya pemerintah sedang membantu masyarakat membangun kualitas kehidupan dan masa depan keluarga,” ujar Septinus Lobat.
Lobat menyebutkan, masih ada masyarakat Kota Sorong yang memiliki rumah dengan kondisi yang belum memenuhi standar kelayakan.
“Disinilah, kehadiran pemerintah menjadi penting untuk membantu masyarakat yang membutuhkan agar secara bertahap dapat memiliki hunian yang lebih layak untuk ditempati,” ucap Lobat.
Lobat berpesan, bagi masyarakat yang menerima bantuan agar memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dan digunakan sesuai peruntukannya.
“Jangan sampai bantuan yang diberikan pemerintah tidak menghasilkan perubahan nyata terhadap kondisi rumah dan kehidupan keluarga,” tuntasnya.
Kepala Disperkim Kota Sorong, Andreas Adik, mengatakan, bantuan BSRS tersebut bertujuan untuk memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Setiap MBR menerima bantuan BSRS senilai Rp25 juta yang terdiri dari Rp20 juta untuk bahan bangunan dan Rp5 juta untuk jasa kerja tukang,” kata Andreas Adik.
Andreas menjelaskan, anggaran bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Rp1,92 miliar dan Dana Bagi Hasil (DBH) Rp150 juta dengan total anggaran sebesar Rp2,075 miliar.
“Setelah melalui tahapan verifikasi, sosialisasi dan pembukaan rekening Bank Papua, saat ini, kami melakukan pendropan bahan bangunan melalui tim teknis yang melakukan pengawasan,” ujar Andreas.
Menurutnya, dalam pendropan bahan bangunan dilakukan dengan dua tahapan. Dimana, tahap pertama, diberikan material bangunan dan anggaran sebesar 50 persen.
“Jika tahap pertama sudah dikerjakan lalu masuk tahap kedua. Kami tidak mau memberikan bantuan tanpa adanya pengawasan di lapangan, supaya program ini berjalan tepat sasaran dan efisien,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota DPRK Sorong (Otsus), Welmina Tabita Osok, menegaskan pihaknya terus mengawal penggunaan dana Otsus agar tepat sasaran dan diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Kami tetap mengawal setiap penggunaan dana Otsus yang masuk ke Kota Sorong agar tepat sasaran dan diperuntukkan untuk yang membutuhkan,” kata Welmina.
Dirinya juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Disperkim Kota Sorong yang telah menyalurkan BSRS kepada masyarakat.
“Tahun lalu, mereka telah menyalurkan bantuan yang sama kami turut dihadirkan. Kemudian, tahun ini, kami juga dihadirkan untuk menyaksikan langsung proses penyaluran bantuan. Ini merupakan satu langkah yang baik agar penggunaan dana Otsus lebih terarah, tepat sasaran dan efisien,” ungkapnya. *RSR
