Murenbangda 2026, Walikota Sorong: Menentukan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Kapabar – Walikota Sorong, Septinus Lobat secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) tingkat Kota Sorong tahun 2026.
Kegiatan Musrenbangda 2026 tersebut dilangsungkan di Gedung Lambert Jitmau, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu 15 April 2026.
Dalam arahannya, Walikota menyebutkan pentingnya sinergi dan sinkronisasi program pembangunan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Musrenbangda.
Walikota mengajak seluruh kepala distrik, lurah, stakeholder, para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersama-sama menyukseskan agenda strategis tersebut.
“Musrenbangda ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sehingga menjadi forum penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah,” ujar Walikota.
Menurut Walikota, Musrenbangda tahun ini mengusung tema penguatan landasan transformasi kota yang inklusif berbasis digital, ekonomi kreatif, serta lingkungan berkelanjutan.
“Forum ini menjadi momentum penting dalam menyusun Rencana Anggaran Program (RAP) Otsus dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sorong tahun 2027,” ungkapnya.
Dirinya berpesan agar seluruh pimpinan OPD untuk aktif terlibat dalam pembahasan dan tidak meninggalkan forum sebelum seluruh agenda selesai.
“Setelah pembukaan ini, saya harap semua tetap berada di tempat untuk membahas secara detail usulan program strategis. Ini penting agar sinkronisasi antara usulan distrik dan kelurahan dapat berjalan optimal,” tegasnya.
Dia menjelaskan, sejumlah isu prioritas pembangunan Kota Sorong tahun 2027 yang perlu mendapat perhatian.
Diantaranya, sambung dia, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pengangguran, lingkungan hidup, air bersih, kawasan kumuh, pengelolaan sampah, banjir, hingga keamanan dan ketertiban.
Dirinya menambahkan, hasil dari Musrenbangda ini diharapkan mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, dan sejalan dengan RPJMD Kota Sorong 2025–2029.
“Dokumen yang dihasilkan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua, serta disesuaikan dengan kemampuan APBD,” terangnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya dukungan data yang akurat, seperti data ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga data statistik lainnya, guna memastikan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.
Di akhir arahannya, Septinus Lobat mengajak seluruh pihak untuk terus menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik demi mewujudkan visi pembangunan Kota Sorong.
“Semua ini harus mengacu pada visi kita bersama, yakni membangun Kota Sorong yang maju, bersih, hijau, aman dan sejahtera,” pungkasnya. *RON
