Ini Program 100 Hari Kerja Pejabat Gubernur Papua Barat Daya
Kapabar – Kedatangan Pejabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya, Dr Drs Muhammad Musa’ad di Kota Sorong, Jumat (16/12) menegaskan dirinya siap menjalankan program kerjanya. Program kerja selama 100 hari kedepan itu pun disampaikan Pj gubernur, di halaman Kantor Walikota Sorong yang disaksikan oleh pejabat dan stakeholders di Papua Barat Daya.
Pj gubernur mengatakan, langkah pertama yang akan ia ambil adalah melantik pejabat pelaksana tugas yang akan ditentukan melalui selesksi terbuka. Menurut dia seleksi perlu dilakukan untuk mendapat pejabat yang berkompeten dan kapabel di bidangnya.
“Saya dan pj sekda yang akan mengawasi seleksi ini secara langsung. Dokumen serta track record dari calon plt juga menentukan dan akan menjadi perhatian bagi kami,” kata Pj gubernur.
Sebagai provinsi baru jelas Pj gubernur, manajemen ASN juga tidak luput dari perhatiannya. Menurutnya sebagai provinsi baru, Papua Barat Daya wajib memiliki manajemen ASN yang bagus dan kemudian diikuti pengalihan Personel, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D).
“Hal ini sudah kita sampaikan ke kabupaten dan kota yang berada di cakupan Papua Barat Daya. Jadi kalau ada ASN yang mau berkarya di pemerintahan Papua Barat Daya silahkan, tapi kembali lagi saya sampaikan, harus melalui tahapan seleksi dulu. Kita tidak mau bikin provinsi ini sebagai tempat sampah, kita mau Papua Barat Daya jadi role model bagi daerah lain,” ujarnya.
Dalam wawancaranya pj gubernur juga menyampaikan programnya yang lain seperti persiapan pemilihan MRP dan anggota DPRP, termasuk didalamnya pembentukan pansel MRP serta koordinasi pemilihan anggota DPRP melalui pengangkatan Orang Asli Papua (OAP).
Hal lain yang menjadi fokus pj gubernur adalah memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), mulai dari mendukung pembentukan KPU dan melakukan koordinasi penyiapan tahapan pemilu.
Berikut beberapa program lain yang akan dijalankan Pj Gubernur Papua Barat Daya dalam 100 hari kedepan ;
* Penataan Regulasi
– Penyusunan serta penetapan regulasi prioritas dan strategis daerah
* Peletakan Dasar Pembangunan
– Penetapan RKPD dan APBD TA 2023
– Penyusunan RPD tahun 2024-2026
– Koordinasi penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
– pembentukan tim asistensi percepatan aktivasi penyelenggaraan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya
* Penyiapan Infrastruktur Pemerintahan
– Penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan
– Penyiapan dan perencanaan pembangunan pusat perkantoran Provinsi Papua Barat Daya
* Penataan Organisasi dan Kelembagaan yang Efektif
– Pergub struktur organisasi dan tata kerja
* Konsolidasi Internal dan Eksternal
– Koordinasi dan konsolidasi internal : TNI/Polri, bupati, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh stakeholders daerah; rapat koordinasi bersama seluruh bupati; road show ke seluruh kabupaten dan kota
– Koordinasi dan konsolidasi eksternal : pemerintah dan provinsi induk
– Pembentukan tim komunikasi publik dan cipta kondisi.*HMF
