Polri-BPN Bersinergi, Kapolda PBD: Urus Tanah Harus Jaga Adat dan Keadilan

Kapabar – Polda Papua Barat Daya bersama Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk memperkuat kepastian hukum di bidang pertanahan.
Penandatanganan digelar di Swiss-Belhotel Kota Sorong, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan dipimpin langsung Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H., bersama Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, Keliopas Fenitiruma, S.SiT., M.H., QCRO.
Tak hanya di tingkat Polda, PKS ini juga dilanjutkan oleh seluruh Kapolres dan Kapolresta jajaran bersama Kepala Kantor Pertanahan di wilayah masing-masing. Sinergi pun diharapkan berjalan menyeluruh hingga ke kewilayahan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Staf Khusus Menteri ATR/BPN, Rezka Oktoberia, S.H., S.M., M.H., Pejabat Utama Polda Papua Barat Daya, serta pejabat administrator di lingkungan BPN.
Turut hadir Dirreskrimum Kombes Pol. Junov Siregar, Dirreskrimsus Kombes Pol. Iwan P. T. P. Manurung, Kabidkum AKBP Sahat Maruli Hamonangan Siregar, Wakapolresta Sorong Kota AKBP Gleen Rooi Molle, Kapolres Raja Ampat AKBP Boma Wedhayanto Purnomo, Kapolres Sorong Selatan AKBP Praja Gandha Wiratama, Kapolres Tambrauw AKBP Eddwar Martua Pandjaitan, dan Kapolres Maybrat AKBP Jandry Denny Sairlela.
Kapolda menegaskan persoalan tanah di Papua Barat Daya tidak bisa dipandang sederhana. Tanah terikat dengan sejarah, adat, identitas, dan hak masyarakat adat yang wajib dihormati dan dilindungi.
“Tanah bukan sekadar komoditas ekonomi. Tanah memiliki nilai sosial, budaya, historis, dan identitas bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat di Tanah Papua,” ujar Hengki.
Karena itu, Kapolda meminta setiap persoalan pertanahan ditangani secara cermat, profesional, transparan, dan humanis. Jika tidak dikelola dengan baik, sengketa lahan, tumpang tindih sertifikat, hingga dugaan penyalahgunaan administrasi bisa berkembang menjadi konflik sosial dan mengganggu kamtibmas.
Kapolda menegaskan, kerja sama ini harus diwujudkan dalam langkah nyata, bukan sekadar penandatanganan dokumen.
Pertama, pencegahan dan deteksi dini konflik pertanahan. Setiap persoalan agraria harus diidentifikasi sejak awal melalui koordinasi lintas sektor, komunikasi, dan dialog bersama tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak terkait.
Kedua, penegakan hukum dan penguatan integritas pelayanan pertanahan. Polda PBD berkomitmen memberantas mafia tanah, pemalsuan dokumen, penyerobotan lahan, dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat maupun negara. Penegakan hukum dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Ketiga, pengamanan dan kepastian hukum aset negara. Inventarisasi dan percepatan pendaftaran serta sertifikasi tanah milik negara, termasuk aset Polri, harus dilakukan agar memiliki legalitas yang jelas dan terlindungi dari sengketa.
Kapolda juga menginstruksikan seluruh Kapolres dan Kapolresta untuk segera menindaklanjuti kesepakatan ini melalui koordinasi berkala dengan Kantor Pertanahan di wilayahnya masing-masing.
Kasubbid PID Bidhumas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny S.A. Hengkelare, menyampaikan kerja sama ini adalah komitmen bersama dalam memperkuat pelayanan publik, memberikan kepastian hukum pertanahan, dan menjaga kamtibmas tetap kondusif.
“Kerja sama ini diharapkan mampu meminimalisir potensi konflik agraria, mencegah praktik yang melanggar hukum, serta mengamankan aset negara secara tertib dan berkepastian hukum. Sinergi ini adalah wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Melalui PKS ini, Polda Papua Barat Daya dan BPN berkomitmen memperkuat koordinasi, meningkatkan profesionalisme pelayanan, serta mendorong penyelesaian persoalan pertanahan yang berkeadilan dan sesuai ketentuan hukum.
Kerja sama ini diharapkan menjadi landasan sinergi berkelanjutan antara Polri dan BPN dalam memberikan kepastian hukum pertanahan serta menjaga stabilitas keamanan di Papua Barat Daya. */RSR
