Kadis Kominfo Sorong Soroti Hak Jawab Tak Dimuat, Ancam Tempuh Jalur UU Pers

Kapabar – Polemik penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) Pemkot Sorong dengan 8 media terus bergulir.
Setelah SMSI, IJTI, dan PWI di Papua Barat Daya bersama komunitas jurnalis OAP mendesak Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, mencopot Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), James Burung, kini, James balik menyoroti pemberitaan yang dinilainya tidak berimbang.
Dalam keterangan persnya, Senin (16/11/2026), James menyayangkan sejumlah media yang menyerang dirinya baik secara jabatan maupun pribadi, namun tidak memuat klarifikasi yang disampaikannya.
Padahal, klarifikasi itu merupakan hak jawab yang dijamin UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), khususnya Pasal 11.
“Klarifikasi disampaikan tidak diberitakan sebagai hak jawab,” sesal James.
Terkait substansi persoalan, James membantah tudingan tidak transparan dalam PKS 2026.
Ia menegaskan hanya 8 media online dan radio yang diakomodir karena efisiensi dan kekurangan anggaran, bukan karena kepentingan tertentu.
“Tidak ada kepentingan apa pun dengan 8 perusahaan pers tersebut. Tidak ada tendensi dengan media lain,” ujarnya.
Ia juga menegaskan penandatanganan PKS sudah atas persetujuan Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., M.P.A., sebagai pimpinan.
“Itu kewenangan saya sebagai pimpinan OPD teknis yang disumpah dalam jabatan,” tegasnya.
James menyebutkan, desakan pencopotan dirinya tidak akan membuatnya mundur. Justru, hal itu menjadi evaluasi untuk memperbaiki tata kelola kemitraan dengan seluruh wartawan dan perusahaan pers, termasuk untuk program kerja tahun anggaran 2027.
“Saya tidak takut siapa pun. Apa yang saya lakukan sudah sesuai dan atas persetujuan pimpinan,” katanya.
James memastikan akan mengambil langkah-langkah sesuai kaidah jurnalistik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. *RSRĀ
