Komisi IX DPR RI Pastikan Program JKN di Papua Barat Daya Berjalan Baik
Kapabar – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 di Provinsi Papua Barat Daya Kota Sorong. Dimana, dalam kunjungan kerja tersebut didampingi oleh Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun bersama Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Siruaya Utamawan, Jumat (14/7).
Seperti diketahui, Provinsi Papua Barat Daya merupakan provinsi yang telah dimekarkan dari Provinsi Papua Barat pada Bulan Desember Tahun 2022. Ibukota Provinsi Papua Barat Daya ini berada di Sorong. Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI dipimpin oleh Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena bersama dengan anggota Komisi IX DPR RI lainnya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan serta pengawasan obat dan makanan, mengharapkan mendapatkan masukan secara langsung baik dari Pemerintah Daerah (Pemda), mitra kerja, maupun masyarakat umum tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat/APBN.
“Selain itu, kunjungan kerja juga bertujuan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta tugas/kewenangan BPJS Kesehatan dalam membangun engagement dan memperoleh informasi serta gambaran secara komprehensif permasalahan masyarakat, dan memonitor pelaksanaan program-program instansi/badan mitra kerja Komisi IX DPR RI khususnya terkait dengan BPJS Kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya,” ujar Melki.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun menyampaikan bahwa cakupan kepesertaan JKN di Provinsi Papua Barat Daya sampai dengan 1 Juli 2023 telah mencapai target RPJMN yaitu 98% di tahun 2024 dan 5 Kabupaten/kota telah berstatus UHC Non Cut Off dan 1 Proses Pengajuan UHC Non Cut Off yakni Kabupaten Sorong Selatan.
“Sementara itu, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebanyak 118, dengan ketersediaan Dokter Umum di Puskesmas sebanyak 86 dimana masih terdapat 27 Puskesmas yang tidak memiliki Dokter Umum. Sedangkan jumlah Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebanyak 9 rumah sakit dan 1 Klinik Utama, seluruh rumah sakit di Provinsi Papua Barat Daya telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,” ujar David kepada Kapabar melalui rilis Jamkesnews, Sabtu (15/7).
Menurut David, salah satu fokus utama BPJS Kesehatan tahun 2023 adalah peningkatan kualitas layanan oleh internal dan ekosistem JKN melalui inovasi serta digitalisasi, sehingga dilakukan penguatan layanan kesehatan berbasis digital.
“Dari 118 FKTP terdapat 46 FKTP jarkomdat (39%) dan seluruh FKTP jarkomdat (100%) telah implementasi antrean online terintegrasi Mobile JKN), 10 dari 10 FKRTL (100%) telah implementasi antrean online terintegrasi Mobile JKN (Non Bridging), 9 dari 9 FKRTL (100%) telah implementasi Display Ketersediaan Tempat Tidur terintegrasi Mobile JKN dan 6 dari 9 FKRTL (67%) telah implementasi Display Jadwal Tindakan Operasi terintegrasi Mobile JKN,” ungkap David. ***/RON
