Tolak Musda yang Melenceng dari ADRT, Kader Golkar Siap Gelar Aksi Demo
Kapabar – Kader DPD Golkar Provinsi Papua Barat akan melakukan aksi demo di tanggal 19 Februari 2023 nanti. Aksi demo ini akan dilakukan sebagai bentuk terhadap Musyawarah Daerah (Musda) DPD Golkar Papua Barat Daya I, yang dinilai tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) partai.
Salah satu kader senior DPD Golkar Papua Barat, Petrus Nauw mengatakan bahwa ia bersama kader senior lainnya sangat mendukung pelaksanaan musda tersebut jika berjalan sesuai roh dan ADRT partai Golkar. Tetapi sesal Petrus, DPP Partai Golkar mengeluarkan produk yang justru terkesan tidak menghargai dan menghina ADRT Partai Golkar itu sendiri.
“Kami dengan tegas menentang produk DPP Golkar yang akan menggelar musda DPD Golkar Papua Barat Daya dengan pelaksana mantan Walikota Sorong, Drs Ec Lambert Jitmau. Ketum Airlangga Hartarto harus mengikuti aturan jika menginginkan partai ini besar dan menjadi milik bangsa serta negara,” jelas Petrus.
Petrus merasa Golkar tidak akan mendapat dukungan rakyat jika masih melanggar aturan partainya sendiri. Bagaimana juga lanjut Petrus, Golkar bisa menjadi panutan partai lain jika terus berlaku tidak profesional.
Sebagai bentuk penolakan terhadap surat DPP terkait pelaksanaan Musda 1 DPD Golkar Papua Barat Daya, Petrus menyampaikan bahwa pihaknya tadi telah memasukan surat kepada pihak kepolisian untuk melakukan aksi demo dengan jumlah massa yang besar dari 4 kabupaten dan 1 kota. Tujuan kami cuma satu sambung Petrus, yakni agar surat ini dibatalkan.
“Kami akan menduduki bandara dan orang DPP harus pulang, mereka tidak boleh menduduki Kota Sorong. Pada prinsipnya saya hanya ingin menyelamatkan aturan organisasi, tidak ada kepentingan lain, saya tidak ada rencana maju bupati, walikota, atau bahkan gubernur,” tegas Petrus yang juga menjadi ketua serta koordinator demo nantinya.
Dalam wawancaranya, Petrus juga mengecam sikap DPP Golkar yang seakan memaksakan Lambert Jitmau untuk memimpin DPD Golkar Papua Barat Daya. Sikap ini sangat disesalkan Petrus karena ia merasa seorang Lambert sering berkonflik dan tidak kompak dengan para kader DPD Golkar Provinsi Papua Barat Daya.
“Ini jelas jadi kehancuran bagi partai. Yang perlu diingat, ada dugaan Lambert Jitmau terlibat dalam dugaan kasus korupsi ATK di BPKAD Kota sorong, sementara Sektertarisnya yakni Selvi Wanma telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Raja Ampat. Bagaimana bisa Partai Golkar masih memelihara koruptor-koruptor sementara Presiden kita saja tidak pernah menaruh kompromi kepada para koruptor,” sesal Petrus sembari memberi contoh salah satu mantan elite Partai Golkar, Setya Novanto yang rela keluar dan tidak mengganggu eksistensi partai setelah tersandung kasus korupsi.
Ditegaskan Petrus, masih banyak kader Partai Golkar berprestasi bahkan dari Orang Asli Papua sekalipun. “Jangan jadikan partai sebagai komoditi bisnis, kalau memang mau berbisnis silahkan keluar dari partai. Perlu saya ingatkan masih banyak kader yang mampu memimpin DPD Golkar Papua Barat Daya, mulai dari Bernard Sagrim, John Kamuru dan sosok lainnya, tidak harus orang-orang itu saja,” tandas Petrus.*HMF
