Terkini

PPKM Darurat, Kota Sorong akan Lakukan Penyekatan Hingga 20 Juli

Kapabar – Tim Gabungan yang terdiri dari TNI-Polri dan Satpol PP, mulai membatasi akses masuk ke Kota Sorong melalui jalur darat, dengan melakukan penyekatan, Selasa (13/7).

Berdasarkan pantauan Kapabar, salah satu lokasi yang menjadi tempat berlangsungnya penyekatan adalah akses masuk dari Kabupaten Sorong, yakni Kilometer 18 Kota Sorong. Di sana atau tepatnya di Tugu Pawbili, nampak sejumlah tim gabungan memberikan himbauan dan memberikan masker kepada pengendara yang tidak memakai perlengkapan perlindungan alat pernafasan tersebut. Sesuai instruksi yang ada, tim gabungan baru akan mengambil langkah tegas bagi mereka yang masih melanggar penyekatan dan PPKM Darurat, di keesokan harinya, Rabu 14 Juli 2021.

Wali Kota Sorong, Drs Ec Lambert Jitmau mengatakan bahwa penyekatan harus dilakukan, mengingat Kota Sorong menjadi daerah yang harus melakukan PPKM Darurat. “Di Papua Barat ini ada dua daerah yang harus melalukan PPKM Darurat, yaitu Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari. Artinya kami kepala daerah dan rekan-rekan muspida mempunyai tanggung jawab untuk mengawal ketat jalur masuk menuju Kota Sorong. Jadi tidak hanya di Kilometer 18 sini saja, tapi juga di Jalan Bambu Kuning sana, dan semua pelabuhan-pelabuhan yang bisa menjadi akses masuknya kapal-kapal dari luar,” jelas wali kota yang ditemui di Kilometer 18, Kota Sorong, Selasa (13/7).

Dalam wawancaranya, wali kota juga meminta kepada kepala-kepala daerah yang lokasinya berbatasan langsung dengan Kota Sorong, untuk menahan warganya untuk tidak masuk ke Kota Sorong sampai tanggal 20 Juli 2021 nanti.

“Tolong kita semua saling jaga dan saling dukung, mengingat saat ini Kota Sorong telah ditetapkan sebagai daerah yang harus memberlakukab PPKM Darurat. Jangan sampai orang dari luar datang ke Kota Sorong ini dalam keadaan sehat, dan kembali ke daerahnya semula dengan membawa virus Covid-19, itu yang kami hindari,” imbau wali kota.

Sebelumnya, wali kota juga telah memberikan pernyataan bahwa Kota Sorong menjadi daerah yang harus memberlakukan PPKM Daerurat. Meskipun demikian PPKM Darurat di Kota Sorong tidak akan seketat yang diberlakukan di Jawa dan Jakarta.
“PPKM Darurat di Kota Sorong tidak akan seketat yang diberlakukan di Jawa dan Jakarta. Kota Sorong tidak bisa disamakan dengan pulau Jawa, tentu saja lain,” tegas wali kota.

Menurut wali kota, PPKM Darurat di Kota Sorong tidak bisa disamakan dengan Pulau Jawa, karena jumlah penduduk di Kota Sorong dengan jumlah penduduk di satu kelurahan yang ada di Pulau Jawa, tidaklah sama.

“PPKM Darurat tidak terlalu ketat juga, hanya warga yang baik ini dapat melaksanakan apa yang tertera di dalam surat edaran itu. Jadi tidak ada yang luar biasa, hanya tinggal niat baik masyarakat untuk melaksanakan instruksi melalui surat edaran Wali Kota Sorong,” jelasnya.*HMF

 

 

Tampilkan Lebih Banyak

Artikel Terkait

Back to top button

Penerimaan Mahasiswa Baru UNAMIN


banner popup

This will close in 20 seconds