Disdukcapil dan PMK PBD Kebut Validasi Data 297 Ribu OAP
Kapabar – Sebanyak 297.298 jiwa Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Papua Barat Daya kini menjadi fokus validasi data kependudukan.
Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (Disdukcapil PMK) Provinsi PBD mengebut pemutakhiran data di lima kabupaten dan satu kota agar tidak ada warga yang tertinggal dari layanan administrasi kependudukan.
Wilayah pendataan meliputi satu kota dan enam kabupaten, diantaranya, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Sorong Selatan, Maybrat, dan Tambrauw.
Data terbanyak berada di Kota Sorong dengan 77.953 jiwa, disusul Kabupaten Sorong 55.016 jiwa, Raja Ampat 53.026 jiwa, Sorong Selatan 46.827 jiwa, Maybrat 43.174 jiwa, dan Tambrauw 21.302 jiwa.
Koordinator Bidang Dukcapil Provinsi PBD, Yulianus Bosawer, S.H., mengatakan pihaknya bertugas melakukan kontrol, pengawasan, dan koordinasi terhadap Dukcapil kabupaten/kota.
Pada 2025, Pemprov PBD mengalokasikan Rp500 juta untuk pendataan OAP hingga ke distrik dan kampung.
“Tujuan pendataan ini untuk mengevaluasi data Orang Asli Papua maupun data kependudukan secara umum. Kami ingin memastikan masyarakat yang berada di seluruh wilayah Papua Barat Daya dapat terdata dengan baik,” ujar Yulianus di sela kegiatan di M Hotel Sorong, Kamis (12/11/2026).
Namun, pekerjaan ini belum tanpa hambatan. Di Kabupaten Tambrauw, empat distrik hingga kini belum terjangkau pendataan akibat kondisi geografis.
“Ketika kita berbicara tentang data Papua, maka saudara-saudara kita yang berada di dataran pesisir dan pegunungan, termasuk wilayah yang sulit dijangkau, juga harus terdata. Ini menjadi kendala yang perlu dicarikan solusi,” katanya.
Data yang terkumpul pun masih perlu divalidasi agar sesuai kondisi riil di lapangan. Untuk itu, Dukcapil PBD akan membentuk tim pemantau yang mengevaluasi lima kabupaten dan satu kota secara berkala, setiap tiga hingga enam bulan.
Setiap daerah diminta melaporkan kendala yang dihadapi, mulai dari anggaran, peralatan, hingga fasilitas pelayanan. Hasil evaluasi akan dirangkum dan dilaporkan kepada Gubernur Papua Barat Daya sebagai bahan kebijakan lanjutan.
Di sisi lain, Dukcapil PBD juga mulai bersiap menjadi tuan rumah kegiatan koordinasi nasional pada 2027 sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri. Anggaran persiapan mulai dimasukkan dalam dana Otonomi Khusus (Otsus).
Persiapan mencakup penyiapan blangko KTP elektronik dari pemerintah pusat, identifikasi kendala lapangan, hingga pembentukan panitia pelaksana.
Panitia akan mengoordinasikan seluruh tahapan dan menyusun laporan ke Gubernur PBD sebelum diteruskan ke Kemendagri di Jakarta.
Yulianus berharap koordinasi dan pengawasan berkelanjutan membuat pendataan OAP semakin akurat dan menyeluruh, sehingga menjadi dasar kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Papua Barat Daya. *RSR
