Jelang Rakorda 2027, Gubernur Elisa Minta Data OAP Dipercepat dan Valid
Kapabar – Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menekankan percepatan validasi data Orang Asli Papua (OAP), penguatan tata kelola dana Otonomi Khusus (Otsus), dan sinergi lintas sektor menjelang Rakorda Dukcapil OAP Tahun 2027.
Penekanan itu disampaikan melalui sambutan yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Barat Daya, Dr. Drs. Suardi Thamal, M.M., saat membuka Rakor Persiapan Rakorda Dukcapil OAP Tahun 2027 dan Evaluasi Data Cakupan Kependudukan di M Hotel Sorong, Kamis (12/11/2026).
Rakor dihadiri Plt. Kepala Disdukcapil dan PMK Papua Barat Daya Efraim Kambu, para Kepala Dinas Dukcapil kabupaten/kota se-Papua Barat Daya, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan undangan lainnya.
Gubernur menegaskan rakor ini bukan seremonial, melainkan momentum menyamakan persepsi dan merumuskan peta jalan sebelum Rakorda Dukcapil OAP 2027 digelar.
“Rapat ini memiliki nilai strategis bagi masa depan perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan masyarakat Orang Asli Papua,” kata Gubernur dalam sambutan tertulisnya.
Ia menilai dinamika pembangunan di Tanah Papua bergerak cepat pasca terbentuknya daerah otonom baru, sehingga perencanaan harus matang, komprehensif, terintegrasi, dan berbasis digital.
Tiga arahan utama disampaikan Gubernur. Pertama, percepatan dan validasi data terpadu OAP. Akurasi data menjadi kunci keberhasilan kebijakan pemerintah, mulai dari jaminan kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, hingga bantuan sosial.
Kedua, penguatan regulasi dan tata kelola dana Otsus Tahun 2027. Tahun 2027 harus menjadi tonggak transparansi dan akuntabilitas Otsus, dengan tata kelola ketat, penandaan anggaran jelas, dan pengawasan berlapis.
Ketiga, sinergi lintas sektor dan lintas wilayah. Gubernur meminta semua pihak meninggalkan ego sektoral.
“Diperlukan kolaborasi antara jajaran pemerintah, lembaga adat, institusi keagamaan, serta berbagai mitra pembangunan lainnya untuk merancang grand design pemberdayaan Orang Asli Papua yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Melalui forum ini, peserta diminta memetakan tantangan lapangan, menyinkronkan regulasi, serta merumuskan target dan indikator kinerja Rakorda Dukcapil OAP 2027.
Gubernur juga meminta diskusi berlangsung tajam, produktif, dan solutif agar menghasilkan rekomendasi kerja yang konkret.
Ia menegaskan keberhasilan pelayanan adminduk OAP tidak hanya diukur dari jumlah dokumen yang diterbitkan, tetapi dari berapa banyak masyarakat OAP yang terdata, memiliki identitas hukum, dan dapat mengakses hak-hak dasarnya.
Pemprov Papua Barat Daya memastikan tidak ada masyarakat OAP yang tertinggal dalam pelayanan adminduk karena keterbatasan geografis maupun akses.
“Mari kita bekerja dengan data yang akurat, koordinasi yang kuat, dan komitmen pelayanan yang sungguh-sungguh,” tegasnya. *RSR
