850 Liter Solar Subsidi Diamankan, Polisi Gerebek Workshop di Tanjung Kasuari
Kapabar – Aksi pengetapan solar subsidi di Kota Sorong berakhir di tangan polisi. Workshop PT Salawati Motorindo di Jalan Kasuari, Tanjung Kasuari, Distrik Sorong Barat, digerebek Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua Barat Daya.
Dari penggerebekan itu, polisi menyita empat drum berisi kurang lebih 850 liter solar subsidi, satu unit mobil truk, dan mengamankan seorang pria berinisial A.
Pengungkapan kasus ini berawal dari kecurigaan polisi di sejumlah SPBU. Ada kendaraan yang diduga mengisi solar berkali-kali dengan cara mengganti pelat nomor dan barcode.
“Kami mengikuti kendaraan yang diduga melakukan pengisian lebih dari satu kali dengan mengganti pelat nomor dan menggunakan barcode berbeda,” kata Kasubdit 4 Ditreskrimsus Polda PBD, AKBP Erwin Togar H. Situmorang, Selasa (10/11/2026).
Petugas kemudian membuntuti kendaraan tersebut hingga ke kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sorong. Di lokasi itu, aktivitas pengetapan solar terbukti dilakukan.
Solar yang sudah dikumpulkan lalu dibawa ke Workshop PT Salawati Motorindo. Polisi langsung melakukan tangkap tangan saat BBM hendak disalurkan.
“Barang bukti yang kami amankan berupa mobil truk, empat drum berisi kurang lebih 850 liter BBM jenis solar, serta satu orang tersangka yang saat ini sudah ditahan,” ujar Erwin.
Kepada penyidik, A mengaku bekerja sendiri. Ia mengetap solar, menimbunnya di rumah sampai terkumpul beberapa drum, kemudian menjualnya.
Namun polisi menduga kasus ini tidak sesederhana itu. Penyidik kini mendalami dugaan keterlibatan perusahaan yang menjadi penampung BBM tersebut.
“Kami ingin memastikan, apakah perusahaan itu sengaja membeli BBM subsidi, atau sebenarnya memesan BBM nonsubsidi tetapi barang yang datang tidak sesuai pesanan,” jelasnya.
Sejauh ini, seorang pegawai sudah diperiksa. Tidak menutup kemungkinan, atasannya juga akan dipanggil.
Atas perbuatannya, A dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun.
Polda Papua Barat Daya memastikan akan terus mengembangkan perkara ini untuk mengungkap kemungkinan jaringan penyelewengan BBM subsidi di Papua Barat Daya. *RSR
