Ekonomi Bisnis

Tingkatkan Akses Keuangan Bagi Pelaku UMKM, BI dan Pemprov PBD Laksanakan Pekan Cendekia

Kapabar – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya mengoptimalkan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah dengan melaksanakan kegiatan Pekan Cendekia atau Cerdas Literasi Keuangan, Mendorong Ekonomi dan Keuangan Inklusi.

Kegiatan Pekan Cendekia yang diisi dengan dua sesi talkshow tersebut menghadirkan sejumlah narasumber pemangku kepentingan dibidangnya berlangsung di The Belagri Hotel, Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Selasa 9 Juli 2024.

Dimana, tujuan dari kegiatan Pekan Cendekia tersebut ialah memberikan penguatan dan peningkatan akses keuangan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Deputi Kepala Perwakilan BI Papua Barat Roni Cahyadi mengatakan, keuangan yang inklusif merupakan sebuah langkah penting dalam perjuangan melawan kemiskinan dan berperan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas keuangan serta mengurangi kesenjangan antar individu dan antar daerah dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

“Untuk kebijakan yang telah terintegrasi dan sinergi yang efektif dalam memperkuat keuangan inklusif, melalui Perpres Nomor 114 Tahun 2020 telah dibentuk Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang menjadi pedoman dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan,” ujar Roni.

Dikatakan Roni, sebagai upaya mendorong SNKI, BI mengimplementasikan framework Strategi Nasional Ekonomi dan Keuangan Inklusif (SNEKI). Tujuan SNEKI ialah terwujudnya keuangan inklusif yang berkelanjutan melalui dukungan program pemberdayaan ekonomi serta bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Salah satu program dalam SNEKI adalah Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Inklusi (EKI) Berbasis Kelompok Subsisten yang merupakan program untuk memberdayakan masyarakat berpendapatan rendah (MBR) dan masyarakat pemilik rintisan usaha yang sebelumnya hanya dapat menutupi kebutuhan sehari-hari keluarga (self-sufficiency).

“Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2022, Indeks Literasi Keuangan secara nasional berada di angka 49,68 persen. Sedangkan untuk Papua Barat berada di angka 54,29 persen,” terang Roni

Selanjutnya, sambung Roni, Indeks Inklusi Keuangan secara nasional berada di angka 85,10 persen. Namun, di Papua Barat berada di angka 81,30 persen. Jika diperhatikan Indeks Literasi Keuangan di Papua Barat lebih tinggi jika dibandingkan dengan rataan nasional.

“Selaras dengan tema yang diusung hari ini bahwa literasi merupakan pondasi dalam mendukung inklusivitas keuangan syariah khusus di Tanah Papua. Saya berharap, kita semua dapat menatap kedepan dalam upaya peningkatan literasi keuangan sebagai pondasi dalam meningkatkan perekonomian, hal ini memerlukan strategi pengembangan tersendiri,” tuntasnya.

Penjabat (Pj) Sekda Papua Barat Daya Jhony Way menyebutkan, seperti yang diketahui bersama bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan karena mampu menggerakkan masyarakat untuk berperan serta dalam usaha tegaknya ekonomi bangsa.

“Salah satu perluasan akses keuangan bagi pelaku UMKM. Pemberdayaan masyarakat ini, dilakukan dengan tiga pendekatan, 1. Penguatan kapasitas usaha, 2. Literasi keuangan dan fasilitas akses keuangan dan 3. Penguatan kelembagaan,” terang Jhony.

Jhony berharap, kegiatan Pekan Cendekia tersebut mampu mengeluarkan ide-ide dan pemikiran kritis terlebih isu yang diangkat merupakan isu hangat di wilayah Papua Barat Daya. Sehingga dalam kegiatan itu dapat melahirkan ide dan solusi untuk menanggulangi berbagai permasalahan. *RON

Tampilkan Lebih Banyak

Artikel Terkait

Back to top button

Penerimaan Mahasiswa Baru UNAMIN


banner popup

This will close in 20 seconds