Terkini

Silas Kalami Siap Dilantik Pimpin LMA Malamoi, Kuasa Hukum : Siapa yang Coba Mengacaukan Kita Proses Hukum

Kapabar – Kuasa Hukum Lembaga Masyarakat Adat Malamoi, Yosep Titirlolobi menegaskan bahwa pelantikan Silas Ongge Kalami sebagai Ketua LMA Malamoi Papua Barat Daya tetap dilaksanakan. Yosep pun tidak segan-segan memproses hukum pihak manapun yang coba mengacaukan proses pelantikan tersebut.

Yosep mengatakan, dalam persiapan pelantikan Ketua LMA Malamoi,  Silas Kalami dan pengurusnya untuk Periode 2023-2028 semua ijin sudah disiapkan dan keamanan pun sudah dimaksimalkan.

“Jadi ada 5 daerah yang sudah disiapkan oleh panitia untuk menjadi tuan rumah pelantikan Silas Kalami. Mulai dari Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Sorong, Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat,” kata Yosep.

Menurut Yosep, panitia telah melaksanakan persiapan dengan matang untuk acara pelantikan LMA Malamoi tersebut, dan apabila ada yang coba-coba mengganggu maka siap-siap berhadapan dengan hukum.

“Pelantikan tersebut sudah disiapkan dengan baik oleh Panitia dan 500 undangan sudah disiapkan untuk dibagikan kepada kepala-kepala suku se-nusantara tokoh-tokoh suku moi dan masyarakat beserta Pejabat Gubenur, Kapolda, Danrem, dan Danlantamal, bahkan Pangdam,” jelas Yosep.

Mengenai Surat Edaran yang dilayangkan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Forum Konsilidasi Suku Besar Moi, Dewan Adat Suku Besar Moi, Kepala Suku besar Moi dan 7 marga di kota sorong yang menyurati Pj Walikota Sorong, Polresta Sorong, dengan Kesbangpol Papua Barat Daya, Pangdam, Danrem, Dandim, Danyonif 762 dan Kapolresta Sorong untuk membatalkan pelantikan Pengurus LMA Malamoi, Yosep menegaskan bahwa upaya tersebut adalah hal yang sia-sia.

“Pangdam, Dandim, Kesbangpol, Kapolresta dan Danyonif bahkan sekelas Pj Walikota Sorong pun secara aturan hukum tidak memiliki dasar hukum untuk membatalkan pelantikan Silas Kalami dan Pengurus LMA Malamoi 2023-2028,” tegas Yosep.

Tetapi menurut Yosep, polisi secara aturan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin keramaian, sekaligus memberikan rasa aman untuk menjaga keamanan agar pelantikan berjalan sampai selesai.

“Kalau Pj Walikota Sorong saja tidak memiliki kewenangan secara aturan untuk membatalkan, apalagi cuman sekelas kepala distrik yang tidak memiliki kewenangan, tetapi ngotot untuk membatalkan. Makanya oknum kepala distrik tersebut harus banyak baca aturan, jangan cuman urus dana desa saja,” kata Yosep.

Lanjut Yosep, mereka yang ngotot menolak agar Silas Kalami tidak dilantik adalah segelintir orang Moi yang menolak pelantikan dengan memakai nama Suku Moi. Faktanya sambung Yosep, banyak masyarakat Suku Moi yang justru mendukung pelantikan Silas Kalami dan Pengurus LMA Malamoi lainnya.

“Mereka itu cuman segelintir orang yang menolak pelantikan LMA Malamoi. Menurut data yang kami dapat, oknum-oknum tersebut tinggalnya cuman di Moyo, Bambu Kuning dan Malanu, sementara itu ribuan masyarakat Suku Besar Moi yang tersebar di 5 kabupaten sangat mendukung pelantikan Silas Kalami untuk pimpin LMA Malamoi,” terang Yosep.

Ketika ditanyai tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT), Yosep mengatakan bahwa ADRT LMA Malamoi berbeda dengan ADRT Dewan Adat Suku Besar Moi maupun ADRT Kepala Suku Besar Moi. Jadi jelas Yosep, pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan mereka-mereka yang mengaku sebagai kepala suku besar dan mengatas namakan Suku Moi secara sepihak.

“Artinya Dewan Adat Suku Moi dan Kepala Suku Besar moi dan yang lain-lain tidak bisa mengintervensi LMA Malamoi karena itu bagian yang berbeda-beda sesuai ADRT masing-masing. Coba dilihat saja, ADRT mereka tidak ada poin yang mengatur bahwa mereka bisa mengintervensi LMA Malamoi dan sebaliknya, dalam ADRT LMA Malamoi tidak ada pasal pun yang mengatur bahwa LMA Malamoi bisa mengintervensi Lembaga Suku Moi tersebut,” beber Yosep.

Dengan demikian tambah Yosep, patut dicurigai bahwa ada segelintir orang yang mengatas namakan Suku Moi tersebut memiliki kepentingan dalam Pilgub Papua Barat Daya maupun pilkada kota dan kabupaten nanti. Hal ini lanjut dia, bisa dilihat dengan adanya para pejabat dan mantan pejabat yang bermain di belakang mereka.

“Ada aktor dibelakang layar yang sudah mulai diketahui, dimana ada mantan bupati, ada mantan walikota, ada pejabat aktif di Provinsi Papua Barat Daya, dan ada juga oknum BUMD Kabupaten Sorong. Mereka semua sibuk melakukan intervensi dan peranannya sudah diketahui oleh kami,” tuding Yosep sembari mengakhiri wawancaranya.*HMF

Tampilkan Lebih Banyak

Artikel Terkait

Back to top button