Hukrim

Cegah TPPU dan TPPT, BI Adakan Seminar Strategi Nasional

Kapabar – Sebagai bentuk keseriusan dalam pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Papua Barat mengadakan Seminar Strategi Nasional di Aston Sorong Hotel & Conference Center, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (9/11).

Kepala Kantor Perwakilan BI Papua Barat Rommy S Tamawiwy mengatakan, seminar itu menjadi suatu momen yang sangat relevan dan membahagiakan, karena momen itu tidak beda jauh dengan momen Indonesia diterima menjadi anggota FATF atau Kelompok Kerja Aksi Keuangan untuk Pencucian Uang.

“Momen membahagiakan, karena ini perjuangan luar biasa yang dilakukan oleh teman-teman di Jakarta, bahwa, sampai Indonesia diterima menjadi anggota ke 40 di FATF,” kata Rommy.

Dikatakan Rommy, FATF adalah organisasi internasional yang berfokus pada upaya global dalam pemberantasan pencucian uang. “Anggota FATF adalah negara-negara maju yang punya konsep terkait dengan topik-topik penting dan Indonesia masuk di dalamnya. Artinya bahwa Indonesia telah mendudukan posisinya ada di jajaran negara-negara maju,” terang Rommy.

Dengan diterimanya Indonesia sebagai anggota FATF, sambung Rommy, maka tanggung jawab besar ada ditangan, karena harus memastikan kalau Indonesia sebuah negara yang berpihak kepada konsen internasional terkait dengan TPPU dan TPPT.

“BI hari ini, khususnya BI Papua Barat dan Papua Barat Daya mengambil inisiatif ini untuk kita lakukan seminar, sehingga semua pihak bisa mendapatkan pemahaman terkait dengan konsen besar ini,” katanya.

Sementara itu, Pj Gubernur Papua Barat Daya yang diwakili oleh Staff Ahli Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya George Yarangga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terlaksananya seminar yang diadakan oleh BI Papua Barat itu.

“Oleh karenanya kegiatan yang diselenggarakan hari ini merupakan salah satu kewenangan bersama difasilitasi oleh BI yang merupakan bank sentral Republik Indonesia memiliki beberapa kewenangan untuk mengatur, mengawasi dan mengembangkan ekosistem pembayaran sekaligus lalu lintas devisa, termasuk di dalamnya melaksanakan penilaian resiko TPPU dan TPPT,” terang Yarangga. *RON

Tampilkan Lebih Banyak

Artikel Terkait

Back to top button

Penerimaan Mahasiswa Baru UNAMIN


banner popup

This will close in 20 seconds