DPP dan Plt Ketua Sarat Intervensi, Musda DPD Hanura PBD Mendapat Penolakan
Kapabar – Musyawarah daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Papua Barat Daya (PBD) dengan agenda pemilihan Ketua DPD Definitif, Sabtu (21/1) berjalan antiklimaks setelah ketua-ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura di Sorong Raya menolak menandatangani berita acara. Bukan tanpa alasan, sejumlah ketua DPC Hanura di Sorong Raya sekaligus para kader merasa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Plt Ketua DPD Hanura Papua Barat Daya terlalu condong membela salah satu calon dalam hal ini Charles Imbir.
Ketua DPC Hanura Kabupaten Maybrat, Lewi Saa mengatakan bahwa penolakan penandatanganan surat berita acara ini merupakan bentuk kekecewaan ia dan 3 ketua DPC lainnya, terhadap DPP dan Plt Ketua DPD Hanura Papua Barat Daya yang tidak netral dalam proses pemilihan Ketua DPD Definitif Hanura Papua Barat Daya.
Menurut Lewi, awalnya 4 Ketua DPC Hanura dalam hal ini adalah DPC Hanura Maybrat, Kabupaten Sorong, Tambrauw, dan Kota Sorong, telah mendukung Natalsen Basna yang sebelumnya menjadi Sekertaris DPD Hanura Papua Barat untuk menjadi Ketua DPD Hanura Papua Barat Daya. Sementara lanjut Lewi, Ketua DPC Hanura Kabupaten Raja Ampat dan Sorong Selatan mendukung Charles Imbir.
“Seharusnya kalau mau dihitung, Natalsen Basna ini sudah harus menjadi ketua, sampai DPP dan Plt Ketua DPD Hanura Papua Barat Daya menunjukkan ketidak netralannya dengan memberikan suaranya kepada Charles Imbir. Hal ini kemudian membuat suara imbang dan musda berakhir dengan tanpa adanya ketua definitif,” jelas Lewi yang ditemui di Hotel Mariat, Kota Sorong Sabtu (22/1).
Lewi menegaskan, seharusnya DPP maupun Plt Ketua DPD Hanura Papua Barat Daya membiarkan para Ketua DPC Hanura di Papua Barat Daya untuk memilih ketua mereka sendiri, bukan justru condong memihak salah satu calon. Karenanya Lewi meminta DPP Partai Hanura terlebih khusus Ketua Umum untuk jeli melihat masalah ini dengan memprioritaskan kemajuan partai dibanding kepentingan pribadi.
“Ketua Umum Partai Hanura harus mempertinbangkan pendapat kami ini. Kalau begini-begini terus kami bisa saja keluar dan pasti banyak partai lain yang mau ambil kami. Perlu diingat lagi, kalau tidak ada kami, partai Hanura di Papua Barat Daya tidak akan seperti ini,” tegas Lewi.
Lewi juga meminta agar DPP Partai Hanura segera mengeluarkan 1 nama yang akan menahkodai DPD Hanura Provinsi Papua Barat Daya sebagai Plt ketua, untuk 5 tahun kedepan. Barulah sambung Lewi, DPD Partai Hanura akan kembali menggelar musda dengan agenda yang sama setelah satu periode itu berlalu.
“Kita menolak menandatangani berita acara yang berarti hasil musda hari ini dinyatakan tidak sah. Dengan demikian kami meminta DPP Partai Hanura untuk memilih Plt Ketua DPD Hanura Papua Barat Daya untuk satu periode kedepan. Satu lagi, kami sebagai 4 Ketua DPC Partai Hanura di Sorong Raya akan melakukan upaya hukum ke Mahkamah Partai,” tandas Lewi.*HMF
