PJ Walikota Sorong Diminta Segera Buktikan Janji Atasi Banjir dan Lakukan 4 Hal ini
Kapabar – Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD PA GMNI) Papua Barat Jaden Dasnarebo, mengingatkan PJ Walikota Sorong, George Yarangga untuk tidak mengumbar janji yang terlalu tinggi untuk mengatasi banjir, tetapi harus membuktikannya sesegera mungkin
Hal tersebut diutarakan Jaden, menanggapi statement PJ Walikota Sorong yang sudah memberikan janji-janji manis untuk mengatasi banjir dalam 100 hari kerja.
Dijelaskan Jaden, seharusnya PJ Walikota Sorong jangan terlalu banyak janji tetapi bagaimana secepatnya melakukan action dalam mengatasi banjir yang terjadi. Mengingat sambung dia, warga Kota Sorong sudah cukup menderita dengan banjir cukup sering ‘bertamu’, ditambah lagi janji-janji pejabat yang tidak pernah terealisasi.
Menurut Jaden, selain mengatasi banjir, banyak tugas yang sedang menunggu seorang PJ Walikota Sorong, diantaranya mensejahterakan rakyat, menurunkan biaya pendidikan yang mahal, dan meningkatkan pelayanan kesehatan.
Karenanya Jaden meminta PJ Walikota Sorong yang baru dilantik tanggal 23 Agustus 2022 kemarin untuk segera cepat ke Sorong mengingat warga Kota Sorong butuh sentuhan pemimpin yang dapat merasakan keresahan mereka.
Disebutkan Jaden, ada 4 hal yang harus segera dilakukan oleh Pj Walikota dalam waktu dekat. Pertama adalah memeriksa APBD perubahan yang menurut informasi sudah diketuk oleh DPRD Kota Sorong bersama mantan Walikota Sorong.
“Harus segera dicek, karena kalau PJ Walikota Sorong mau ambil acton untuk mengatasi banjir dan sampah tetapi kalau anggaranya tidak ada, beliau mau kerja apa,” ujar Yosep.
Kedua Pj Walikota Sorong harus berani untuk memanggil BPK untuk mengaudit anggaran Kota Sorong. Bilamana ada temuan maka Pj Walikota bisa memanggil kejaksaan bagian pidsus untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang terjadi di pemerintahan sebelumnya.
Ketiga, menyeleksi dan mereshuffle mereka yang duduk di OPD-OPD tetapi tidak tau bekerja. Karena menurut Jaden, banyak kepala OPD yang diangkat oleh mantan Walikota Sorong sebelumnya berdasarkan status kekeluargaan.
Keempat, Pj Walikota Sorong harus berani membatalkan SK Walikota Sorong yang telah mencopot Sekda Kota Sorong dan mengembalikannya, mengingat seorang Yakob Kareth bisa membantu Pj Walikota Sorong dalam menjalankan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang Profesional, akuntabel, dan berwibawa sesuai dengan prioritas 100 hari kerja yang diinginkan Pj walikota.
Menurut Jaden, Jabatan PJ Walikota Sorong adalah jabatan yang ditunjuk oleh Mendagri berdasarkan perintah Undangan-Undang, untuk mengisi kekosongan jabatan Walikota Sorong yang telah ditanggalkan.
“Kalau dipilih oleh rakyat baru janji politik ya masuk akal. Tetapi inikan ditunjuk oleh mendagri atas usulan 3 nama yang di ajukan oleh PJ Gubernur. Jadi jangan terlalu buat janji banyak, kita tidak tau, bisa saja dalam 3 bulan atau 6 bulan atau 12 bulan kedepan akan ada pencopotan dan digantikan dengan Pj walikota yang baru. kan tidak ada yang tau, makanya itu kerja dan beri pembuktian,” kata Jaden sembari mengucapkan selamat bekerja dan memimpin kepada PJ Walikota Sorong.*HMF
