LBH Gerimis Dukung Pengusutan Kecurangan Tes CPNS Pemprov Papua Barat
Kapabar – Direktur Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis Papua Barat (LBH-GERIMIS) Yosep Titirlolobi mendukung Mabes Polri dan Polda Papua Barat dalam mengusut adanya kecurangan dalam bentuk permainan umur dalam penerimaan CPNS di Pemprov Papua Barat.
LBH Gerimis yang juga menjadi kuasa hukum dari 512 honorer yang sebelumnya juga ikut dalam seleksi CPNS sangat menyayangkan oknum-oknum yang Selama ini mengatasnamakan Gubenur Papua Barat dalam melakukan manipulasi penerimaan CPNS, yang menyebabkan kerugian bagi kliennya.
“Klien saya ini sudah belasan tahun jadi honorer dan sangat disayangkan mereka masih juga dengan kecurangan berupa manipulasi umur ini,” sesal Yoseph.
Menurut Yosep, apa yang dilakukan oleh mafia dalam seleksi CPNS ini jelas-jelas sudah sangat ekstrim, mulai dari merubah umur, merubah ijazah, hingga merubah waktu honorer yang sebenarnya hanya 3 bulan menjadi honor 5 Tahun.
“Kita lihat para mafia CPNS mulai merekayasa umur bagi mereka yang ingin tes CPNS, yang mana umurnya anggota mereka 45 tahun dirubah menjadi 30 tahun, ini seharusnya ini tidak boleh terjadi. pengawasan BKD Pemprov Papua Barat disini memang sangat lemah. Bahkan saya menduga ada kerjasama antara oknum-oknum BKD dengan mafia CPNS Papua Barat,” ujar Yoseph.
Menurut Yoseph, saat ini pihaknya sudah mengumpulkan bukti-bukti dimana telah didapati bahan yang benar-benar akan membuktikan bahwa ratusan CPNS yang lolos seleksi telah merubah umur, ijazah, dan masa bakti mereka menjadi honorer.
Bahkan menurut Yoseph, bukti-bukti itu sudah diserahkan ke Kementerian PAN-RB, Ombudsman, Mabes Polri dan Kementerian PAN-RB.
“Bukti-bukti sudah kami serahkan ke Polda Papua Barat dan Mabes Polri. Besar harapan kami agar kedepannya tidak ada lagi mafia CPNS yang bermain dan ujung-ujungnya merugikan nama baik gubenur, wakil gubernur dan sekda Papua Barat,” kata Yoseph.
“Kecurangan dalam penerimaan CPNS sudah dibahas di komisi ll, dimana Wakil Ketua Komisi II DPR-RI, Junimart Girsang telah mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian (BKN), untuk segera melakukan seleksi ulang CPNS secara menyeluruh agar kecurangan ini dapat diselesaikan,” sambung Yoseph.
Ditambahkan Yoseph, dalam waktu dekat ia juga akan mendaftarkan gugatan Ke PTUN Jayapura dan menggugat Pemprov Papua Barat dan kementerian terkait.
“Kami akan gugat ke PTUN Jayapura. Hal ini juga harus proses pembelajaran kepada Pemprov Papua Barat untuk tidak bermain-main dalam seleksi CPNS. Kasihan honorer-honorer yang sudah mengabdi belasan tahun ini tapi tidak pernah dihargai dengan mendapatkan status kepegawaian yang lebih baik,” tuntas Yoseph.*HMF
