Titirlolobi : Markus Waran Adalah Ketua DPD PDI-P Papua Barat, Bukan Juru Bicara Gubernur PB

Kapabar – Menanggapi Statement Ketua DPD PDI-Perjuangan Papua Barat yang mengatakan bahwa dirinya bukan kader melainkan simpatisan PDI-Perjuangan, Yoseph Titirlolobi menegaskan bahwa sosok yang juga menjabat sebagai Bupati Manokwari Selatan selalu mengulang-ulang hal tersebut tanpa memiliki landasan hukum yang kuat alias tong kosong bunyinya.

Kata Yoseph yang juga sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis LBH Gerimis Papua Barat menegaskan bahwa, Markus Waran seharusnya fokus kepada tugasnya sebagai Ketua DPD PDI-Perjuangan Provinsi Papua Barat, bukannya justru menjadi juru bicaranya Gubernur Papua Barat.

Menurut Yosep, dirinya selalu tertawa ketika melihat Ketua DPD PDI-P Papua Barat selalu mengeluarkan statement tanpa paham hukum. “Kemarin beliau bicara di media dengan mengatakan bahwa OAP harus ganti almarhum Jimmy Demianus Ijie. Memang itu sangat baik tetapi harus di imbangi dengan dasar hukum, padahal aturan UU pemilu tidak memungkinkan sama sekali. Sekarang dia mengeluarkan statement lagi di media  bahwa saya bukan kader Partai PDI-P, padahal saya adalah kader partai dengan menjadi pengurus di DPC PDIP Kota Sorong  dengan SK yang jelas,” kata Yoseph.

Lanjut Yosep, SK miliknya bahkan dikeluarkan langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI PERJUANGAN) berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan No : 34.01/KPTS-DPC/DPP/VII/2019, yang mana pada saat itu penyerahan SK kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kota Sorong, diserahkan langsung oleh mantan Ketua DPD PDI Perjuangan Papua Barat, Demas Mandacan.

“Saat itu beliau datang ke sekretariat DPC PDI Perjuangan Kota Sorong bersama Anggota DPRD Provinsi Papua Barat, Fredi Marlisa. Disitu beliau menyerahkan SK kepengurusan kepada ketua DPC terpilih Eddo Kondologit dengan dihadiri seluruh pengurus. Pada saat itu juga Ketua DPC PDI-P Kota Sorong membagikan struktur komposisi dan personalia DPC PDI Perjuangan Kota Sorong, kepada masing-masing pengurus yang namanya ada dalam struktur pengurus termasuk saya,” tegas Yoseph.

Dikatakan Yoseph, struktur dan komposisi personalia DPC PDI Perjuangan Kota Sorong masa bakti 2019-2024 yang di tetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2019, bahkan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri PDI Perjuangan dan Sekretaris Jenderal Bapak Hasto Kristiyanto.

“SK yang saya terima sudah jelas tertulis dengan nama Yoseph Titirlolobi. Diberikan kepada saya sebagai bentuk kepercayaan untuk menjadi pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Sorong. Bahkan saat ini saya dipercayakan menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dibawah kepemimpinan Ketua DPC PDI Perjuangan terpilih, Eddo Kondologit masa bakti 2019-2024,” sambung Yoseph.

Yoseph juga menyinggung komitmen Partai PDI-Perjuangan untuk mengawal Dominggus-Lakatoni sampai 2022, yang menurutnya harus dan mutlak diwujudkan hingga masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubenur Papua Barat selesai bulan Mei 2022.

“Kita tetap kawal komitmen itu, tapi masa kita mau kritisi kinerja Gubernur Papua Barat soal pembangunan infrastruktur tidak boleh? Sebenarnya masih banyak yang harus dikritisi, mulair dari 512 tenaga honorer yang sudah mengabdi selama belasan tahun tapi tidak pernah di angkat jadi ASN, soal pembagian otsus yang tidak merata di beberapa kabupaten dan kota, soal jalan rusak khususnya Tambrauw dan Sorong Selatan, sampai soal transparansi anggaran Covid-19 Provinsi Papua Barat yang tembus hampir 200 milyar tahun 2020. Masa mau kritik harus minta izin kepada ketua DPD PDI-P Papua, Barat Markus Waran? Itu ngawur,” kesal Yoseph yang ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Ditambahkan Yoseph, kritikan atas kinerja Gubernur dan Wakil Gubenur Papua Barat harus tetap harus berjalan, karena memiliki peran sebagai fungsi kontrol serta bahan introspeksi.*TTS