PKH Nihil, Buntut Keluargaisme di Pemerintah Kota Sorong?
Kapabar – Belum diterimanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) selama tujuh bulan oleh ratusan warga Kota Sorong, dinilai Direktur LBH Gerimis, Yoseph Titirlolobi sebagai akibat dari sistem keluargaisme di Pemerintahan Kota Sorong.
Yoseph yang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (29/7) mengatakan permasalahan kesalahan data penerima bantuan seperti sudah menjadi tradisi di Dinas Sosial Kota Sorong.
Bahkan menurut Yoseph, masalah kesalahan data sudah berulang kali terjadi, sebagai contoh pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan penerimaan bantuan banjir serta longsor. Parahnya lagi sambung Yoseph, kesalahan tersebut bukannya menjadi pelajaran, tetapi malah menjadi kebiasaan yang masih terus terjadi sampai saat ini.
“Masalah ini kan jadi gambaran buruknya administrasi di Pemerintahan Kota Sorong. Penyebabnya apa? karena Dinas Sosial Kota Sorong dipimpin oleh sosok yang tidak profesional. Makanya saya minta ke wali kota, tolong angkat orang yang mampu bekerja dan profesional, jangan malah angkat saudara,” sesal Yoseph yang juga menduga ada permainan dengan tujuan tertentu, yang dilakukan dari Kepala Dinas Sosial dan jajarannya.
Yoseph secara terbuka juga mengatakan bahwa anggaran PKH untuk warga Kota Sorong sudah dicairkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Sosial. Lanjut Yoseph, PKH ini pun akhirnya menjadi senjata warga yang secara ekonomi kurang mampu, untuk survive di masa pandemi Covid-19.
“Kalau tradisi buruk ini terus dipertahankan, bagaimana warga bisa bertahan di masa pandemi Covid-19. Apalagi sekarang ada aturan PPKM, dimana warga dipaksa untuk membatasi usaha mereka untuk mendapatkan uang,” kesal Yoseph.
Sebelumnya, Rabu (28/7) Ratusan warga yang belum menerima PKH, mendatangi Kantor Dinas Sosial Kota Sorong, untuk meminta kejelasan.
Warga mengaku bahwa mereka belum menerima bantuan uang dengan nominal Rp 200 ribu hingga Rp 1 juta itu, selama tujuh bulan terakhir. Warga dibuat semakin murka mengingat nama dan data mereka masih tercatat sebagai warga miskin.
Tidak hanya itu, warga juga mengatakan kalau sampai saat ini mereka belum mendapat bantuan sembako seperti beras dan telur. Warga menunding, Dinas Sosial Kota Sorong sengaja menghapus nama mereka dari daftar penerima bantuan.*TTS
