LP3BH Manokwari Suarakan Stop Kekerasan Bersenjata di Tanah Papua
Kapabar – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan C. Warinussy, SH menilai Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo harus segera mengambil langkah tegas untuk menghentikan meningkatnya ekskalasi kekerasan bersenjata di Tanah Papua.
Yan mengatakan, untuk mengurangi eskalasi kekerasan bersenjata, Presiden sudah harus mengeluarkan perintah untuk mengurangi personil keamanan militer yang ada di Tanah Papua. Tidak hanya itu lanjut Yan, saat ini Presiden sudah harus menunjuk seorang juru runding yang bertugas untuk melakukan pertemuan secara permanen dan rutin, dengan semua kelompok resisten di Tanah Papua.
Nantinya jelas Yan, juru runding yang ia maksud bisa berkomunikasi dengan pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB), organisasi Papua Merdeka maupun United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), serta Komite Nasional Papau Barat (KNPB), dan West Papua National Authority (WPNA).
“Bagi saya, langkah awal masuknya juru runding yang ditunjuk Presiden ini akan dapat terlaksana bila eskalasi kekerasan antar kelompok TPN PB dengan aparat keamanan TNI dan Polri, bisa dikurangi,” jelas Yan.
Usulan untuk menempuh jalur pendekatan secara damai ini menurut Yan, harus segera ditempuh Presiden, mengingat belakangan ini, kasus kekerasan dan pengrusakan makin sering terjadi, sebut saja kekerasan bersenjata di wilayah Nduga dan Intan Jaya dan kasus penyerangan, penembakan serta pembakaran 1 unit pesawat milik Mission Aviation Fellowship (MAF).
Melihat kenyataan yang ada Yan menilai sudah saatnya pimpinan TPN PB dan OPM maupun ULMWP dan KNPB serta WPNA diajak oleh pemerintah Indonesia untuk berdialog secara damai.
“Saya tidak percaya gencatan senjata atau kekerasan akan mengakhiri konflik di Tanah Papua, mengingat dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan terakhir, konflik di Intan Jaya terus meningkat. Kehadiran begitu banyak personil militer disana pun tidak memberi rasa aman dan tentram bagi rakyat dan pemerintah di daerah tersebut. Atas alasan itu saya rasa demiliterisasi dan jalan damai, adalah pilihan yang terbaik untuk ditempuh saat ini,” ungkap Yan dalam press release nya, Senin (11/1).*HBN
