BGN Aktifkan 480 SPPG di Timur Indonesia, 15 Titik di Papua Barat Daya
Kapabar – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengaktifkan operasional 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 16 provinsi dan 166 kabupaten/kota di wilayah Timur Indonesia, Jumat (2/10/2026).
Pengaktifan secara virtual tersebut dilakukan untuk mendukung perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) sekaligus mempercepat penurunan angka stunting.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) BGN, Rahman Rajab, mengungkapkan dari 480 SPPG yang baru diaktifkan, sebanyak 15 SPPG berada di Provinsi Papua Barat Daya.
“15 SPPG itu 1 SPPG Mitra Mandiri dan 14 SPPG 3T yang ada di Papua Barat Daya tersebar di Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Tambrauw,” ujar Rahman.
Ia menjelaskan, setiap SPPG menyiapkan menu yang bervariatif dan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat di wilayah masing-masing.
“Misalnya SPPG Maibo, hanya melayani 107 penerima manfaat yang terdiri dari peserta didik, ibu menyusui, ibu hamil, dan balita,” ungkapnya.
Menurut Rahman, pengaktifan SPPG di wilayah 3T menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam pemenuhan gizi anak bangsa hingga ke pelosok.
“Walaupun jumlah penerima manfaatnya sedikit, tapi mereka membutuhkan. Di situlah negara hadir melalui BGN,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menyebutkan saat ini terdapat 31 SPPG Aglomerasi dan 14 SPPG 3T di wilayahnya.
“Total penerima manfaatnya sebanyak 84.180 orang. Rinciannya, peserta didik 67.276 orang, kelompok 3B (balita, bumil, busui) 11.509 orang dan tenaga pendidik 5.395 orang,” urainya.
Ahmad mendorong agar perhatian untuk wilayah 3T di Papua Barat Daya terus diperluas.
“Kami masih punya dua kabupaten yang belum aktif operasional SPPG-nya, yakni Maybrat dan Tambrauw. Kami mohon dukungan dan atensi dari BGN agar bisa melayani masyarakat, terutama anak-anak Papua di pelosok,” ujarnya.
Ia juga meminta agar penyesuaian harga satuan barang di Papua diperhatikan, mengingat harga yang jauh lebih tinggi dibanding Jawa.
“Harga barang di Papua jauh lebih tinggi, sehingga menyulitkan pengelola SPPG untuk memberikan layanan terbaik dan maksimal. Kami harap ada penyamaan harga,” tutupnya. *RSR
