19.960 Batang Rokok Ilegal Digagalkan, Kodaeral XIV dan Bea Cukai Sorong Sikat Penyelundup

KAPABAR – Upaya penyelundupan ribuan batang rokok ilegal di Kota Sorong berhasil digagalkan berkat sinergi Detasemen Intelijen (Denintel) Kodaeral XIV Sorong bersama Bea Cukai Sorong yang membuahkan hasil.
Sebanyak 19.960 batang rokok tanpa pita cukai diamankan di salah satu jasa penitipan (Jastip) di kawasan KM 10, Kota Sorong, Kamis (19/11/2026).
Pengungkapan ini berawal dari informasi yang diterima tim gabungan tentang adanya pengiriman rokok ilegal melalui jasa penitipan di Kota Sorong.
Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Denintel Kodaeral XIV dan Bea Cukai Sorong langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap sejumlah barang kiriman yang dicurigai.
Hasilnya, petugas menemukan dua karton berisi rokok ilegal dari berbagai merek. Totalnya mencapai 102 slop atau 1.020 bungkus, setara dengan 19.960 batang rokok.
Barang tersebut rencananya akan diambil oleh seorang kurir berinisial NSR (55). Kepada petugas, NSR mengaku baru pertama kali mengambil paket rokok ilegal melalui jasa penitipan tersebut.
Namun, ia juga menyampaikan bahwa sebelumnya telah menerima pengiriman rokok sebanyak delapan kali.
Rokok ilegal itu rencananya akan diperjualbelikan dengan harga Rp15.000 per bungkus atau Rp150.000 per slop.
Selanjutnya, seluruh barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Bea Cukai Sorong untuk pemeriksaan, pendataan, dan pengelompokan berdasarkan jenis dan merek rokok.
Keberhasilan ini menjadi bukti nyata sinergi dan koordinasi antara Denintel Kodaeral XIV dengan Bea Cukai Sorong dalam mengawasi jalur distribusi barang dan mencegah masuknya produk ilegal di wilayah Papua Barat Daya.
Peredaran rokok tanpa pita cukai merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, khususnya Pasal 29 dan Pasal 54, yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Komandan Kodaeral XIV, Laksamana Muda TNI Djatmoko, S.T., M.M., menegaskan pentingnya sinergi lintas instansi dalam mencegah berbagai bentuk pelanggaran hukum, termasuk peredaran barang ilegal, demi menjaga keamanan dan ketertiban serta melindungi masyarakat dari dampak peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.
“Melalui sinergi ini, kita sama-sama mencegah segala bentuk pelanggaran hukum, termasuk peredaran barang ilegal. Selain itu, kegiatan ini merupakan upaya nyata dalan melindungi masyarakat dari dampak peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan,” tuntasnya. */RSR

