TPID Papua Barat Daya Rumuskan Langkah Konkret Kendalikan Inflasi
Kapabar – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Papua Barat Daya terus berkomitmen dalam mengendalikan inflasi dengan bersinergi melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Kamis 16 Juli 2026.
Pertemuan strategis tersebut menjadi forum koordinasi lintas sektor dalam merumuskan langkah konkret dalam pengendalian inflasi di wilayah Papua Barat Daya.
Gubernur Papua Barat Daya diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Viktor F. Solossa menyampaikan bahwa pengendalian inflasi merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Sejak terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya, pemerintah daerah terus memperkuat berbagai langkah pengendalian inflasi melalui koordinasi antarlembaga, termasuk memastikan kelancaran distribusi logistik dan konektivitas transportasi yang menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok,” kata Viktor.
Ia juga mengapresiasi capaian Papua Barat Daya yang pada tahun 2024 berhasil masuk dalam jajaran sepuluh daerah terbaik secara nasional dalam pelaksanaan pengendalian inflasi.
“Meski demikian, kami menyadari bahwa tantangan ekonomi masih cukup besar, terutama di tengah efisiensi anggaran serta perubahan kondisi pasar yang berpotensi memengaruhi harga komoditas dan daya beli masyarakat,” jelasnya.
Oleh karena itu, sambung dia, kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Arif Rahadian menyebutkan, perkembangan inflasi terkini di wilayah apua Barat Daya.
“Inflasi daerah pada Juli 2026 masih berada di atas sasaran inflasi nasional sehingga memerlukan perhatian bersama,” kata Arif.
Arif menerangkan, kenaikan harga sejumlah komoditas seperti beras, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, gula pasir dan ikan dipengaruhi beberapa faktor.
“Misalnya, faktor kenaikan ongkos logistik yang membuat sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga. Selain itu, faktor cuaca buruk juga berdampak terhadap hasil tangkapan nelayan, mengakibatkan kenaikan harga ikan di pasaran,” katanya.
Ia menilai, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan hanya melalui pemantauan harga, tetapi juga memerlukan kebijakan yang terintegrasi.
“Sejumlah langkah strategis kami lakukan untuk mengendalikan inflasi, diantaranya operasi pasar murah, penguatan distribusi bahan pokok, peningkatan kerja sama antar daerah dalam pemenuhan pasokan pangan, serta optimalisasi koordinasi seluruh anggota TPID agar gejolak harga dapat diantisipasi sejak dini,” terangnya.
Melalui upaya itu, ia berharap, mampu mewujudkan 4K yang menjadi pedoman Tim TPID, diantaranya, Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif. *RON
