Pemerintah Dorong Program BSPS Bedah Rumah, PBD Dapat Alokasi 3.107 Unit
Kapabar – Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) mendorong pengimplementasian program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bedah rumah untuk meningkatkan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di seluruh wilayah Indonesia.
Khusus di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, pemerintah akan mengalokasikan sebanyak 3.107 unit tahun anggaran 2026.
Dari jumlah alokasi tersebut, terbagi atas alokasi wilayah pesisir sebanyak 2.000 unit, wilayah perkotaan sebanyak 607 unit dan wilayah pedesaan sebanyak 500 unit.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo, ingin melakukan perubahan yang mendasar di Papua melalui program bedah rumah ini,” kata Menteri PKP, Maruarar Sirait saat melakukan kunjungan ke Kompleks BTN, Klasabi, Sorong Manoi, Sabtu 25 April 2026.
Ara, saapannya, menjelaskan bahwa, dibandingkan dengan tahun lalu, alokasi program BSPS bedah rumah mengalami peningkatan yang sangat signifikan.
“Tahun 2025, alokasi hanya 40 unit, sedangkan tahun 2026 meningkat menjadi 3.107. Sehingga terdapat selisih yang cukup jauh,” kata Ara.
Ara menargetkan, program BSPS bedah itu rumah akan diselesaikan pada tahun ini. “Tahun ini harus selesai, seusai mata anggarannya,” jelas Ara.
Dia menerangkan, melalui program BSPS itu nantinya dapat menggerakkan roda perekonomian di daerah seperti ekosistem.
“Program ini pasti melibatkan banyak orang yang bekerja. Mereka yang bekerja pasti butuh makan lalu membeli makanan di warung makan. Selanjutnya, warung makan itu akan berbelanja ke pasar ujungnya ke petani dan nelayan,” ricinya.
Ia menambahkan, dengan ekosistem seperti itu ekonomi bergerak serta diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Oleh karena itu, Pak Prabowo menggagas program ini, karena diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuntasnya. *RON
