Cabut Laporan, 5 Pelaku Pengrusakan Rumah Gubernur Elisa Kambu Dibebaskan
Kapabar – Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Elisa Kambu mencabut laporan polisi kasus pengrusakan rumah pribadinya serta 4 unit mobil yang dilakukan oleh massa pendemo anarkis di Kota Sorong, beberapa waktu lalu.
Demo anarkis itu, berawal dari penolakan massa terhadap pemindahan 4 orang tahanan politik kasus dugaan makar dari Kota Sorong ke Kota Makassar, untuk menjalani proses persidangan.
Setelah mencabut laporan polisi, 5 pelaku yang sempat ditahan di Mapolresta Sorong Kota resmi dibebaskan oleh pihak kepolisian.
Pembebasan 5 pelaku pengrusakan itu, usai Gubernur Elisa Kambu melakukan pertemuan dengan Forkopimda, keluarga pelaku, DPRP Papua Barat Daya, MRPPBD dan Kepala Suku Lintas Papua di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Senin 1 September 2025.
Gubernur Elisa Kambu mengatakan, pertemuan itu, bertujuan untuk rekonsiliasi memulihkan hubungan dengan saling meminta maaf dan memberi maaf atas situasi yang terjadi.
“Dalam situasi kemarin, saya juga menjadi korban. Namun, dalam pertemuan tadi, adalah momen rekonsiliasi antara keluarga pelaku dan unsur Forkopimda Papua Barat Daya,” kata Elisa.
Dikatakan Elisa, sebelumnya, terdapat 16 orang yang telah dibebaskan oleh pihak kepolisian. Kemudian, keesokan harinya, menyusul 3 orang yang juga ikut dibebaskan.
“Terakhir, pada kesempatan ini, ada 5 orang yang dibebaskan,” timpal Elisa.
Elisa berharap, kedepannya, semua pihak dapat berkomitmen dalam menjamin dan menjaga keamanan di Ibukota Provinsi Papua Barat Daya ini.
“Untuk kerusakan kantor pemerintah, perbaikannya menjadi tanggung jawab pemerintah,” sambung Elisa.
Sementara itu, Kapolresta Sorong Kota, Kombes Pol Amry Siahaan mengatakan situasi di Kota Sorong kini berangsur aman dan kondusif.
“5 orang terakhir ini kita kembalikan setelah ada pencabutan laporan dari Pak Gubernur. Mereka juga sudah membuat pernyataan diri. Semoga kedepan tidak ada lagi aksi serupa,” kata Kapolresta.
Kapolresta mengatakan, selebaran ajakan demo yang beredar di media sosial, akan terus dipantau serta mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi.
“Kami aktif melakukan sosialisasi, baik di lapangan maupun melalui media sosial, agar masyarakat tidak ikut-ikutan dalam kegiatan yang tidak jelas kebenarannya,” katanya. *RON
