Sekretariat REI Papua Barat Daya Diresmikan, Target 2.000 Unit Rumah Subsidi di 2027
Kapabar – Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, meresmikan Sekretariat Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Papua Barat Daya di Jalan Mariat Pantai SP2, Kabupaten Sorong, Kamis (1/10/2026).
Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dan pemotongan tumpeng oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu didampingi Sekjen DPP REI Pusat, Raymond Arfandy dan Ketua DPD REI Papua Barat Daya, Edy Filemon.
Gubernur Elisa menegaskan peresmian sekretariat bukan sekadar gedung kerja, melainkan momentum memperkuat organisasi dan kontribusi REI dalam pembangunan daerah.
“Papua Barat Daya sebagai provinsi baru punya tantangan sekaligus peluang besar. Kita butuh pembangunan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Elisa.
Menurutnya, sektor perumahan dan permukiman memiliki posisi strategis. Rumah bukan sekadar bangunan fisik, melainkan tempat keluarga membangun kehidupan dan masa depan.
“Pembangunan perumahan harus layak, terjangkau, sehat, aman, dan sesuai karakter masyarakat Papua Barat Daya. Ini tidak bisa dikerjakan pemerintah sendiri, butuh kolaborasi dengan dunia usaha, perbankan, pengembang, dan semua pemangku kepentingan,” ujarnya.
Elisa berharap REI menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus wadah bagi pengembang untuk bekerja secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Ketua DPD REI Papua Barat Daya, Edy Filemon, mengatakan sekretariat akan menjadi pusat dukungan administrasi, kesekretariatan, dan logistik, serta terbuka bagi masyarakat yang ingin mencari informasi perumahan.
“Saat ini REI Papua Barat Daya menaungi 21 pengembang yang aktif membangun di wilayah ini,” kata Edy.
Untuk tahun ini, REI ditargetkan membangun 1.000 unit rumah subsidi dan hingga Oktober telah terealisasi 700 unit yang terfokus di Kota dan Kabupaten Sorong.
“Tahun 2027 target kami naik menjadi 2.000 unit rumah subsidi di Papua Barat Daya. Kami optimistis bisa capai, hanya butuh dukungan pemerintah daerah terutama soal perizinan dan pembebasan lahan,” tutupnya. *RSR
