Kemenko Polkam Dorong IDI Papua Barat Daya Capai Target RPJMN 2026
Kapabar – Pemerintah pusat tengah berupaya dalam meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di wilayah Papua Barat Daya dan Daerah Otonom Baru (DPO) se-Tanah Papua.
Upaya tersebut dilakukan dalam menggelar rapat koordinasi (rakor) evaluasi dan optimalisasi peningkatan IDI di Swiss-Belhotel Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis 9 Juli 2026.
Dalam rakor evaluasi tersebut melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Kesbangpol Papua Barat Daya.
Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenpolkam Brigjen TNI Haryadi mengatakan bahwa, setelah melakukan evaluasi nasional, sejumlah daerah di Indonesia mengalami penurunan capaian IDI, termasuk di wilayah Papua Barat Daya.
“Kehadiran kami untuk melakukan rakor dan evaluasi capaian IDI 2025 di wilayah Papua Barat Daya dan wilayah DOB di Tanah Papua,” kata Haryadi.
Menurut Haryadi, berdasarkan data yang dirilis BPS, capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di wilayah Papua Barat Daya pada tahun 2025 berada dalam skor 63,92 atau kategori sedang.
“Jika capaianya masuk kategori sedang adalah sesuatu yang lumrah atau wajar terjadi. Pasalnya, ini pengukuran IDI pertama di Papua Barat Daya,” timpalnya.
Haryadi berharap, melalui rakor evaluasi itu, capaian IDI di Papua Barat Daya dapat mengalami peningkatan dan memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2026.
“Harapan kami, dengan rakor ini dapat meningkatkan capaian IDI di wilayah Papua Barat Daya serta memenuhi target RPJMN tahun 2026,” ungkapnya.
Dirinya menambahkan, secara nasional, capaian IDI tahun 2026 berkisar di angka 81,69 hingga 85,23.
“Untuk wilayah Tanah Papua dapat diakses dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” sambungnya. *RON
