Kodaeral XIV Sorong Perkuat Sinergi Pengamanan Laut Wilayah Kerja KKKS Pamalu

Kapabar – Komandan Kodaeral XIV, Laksamana Muda TNI Djatmoko, S.T., M.M., CHRMP., yang diwakili Kapoksahli Kodaeral XIV, Kolonel Marinir Rio Sukanto, M. Tr. Hanla., menghadiri Workshop Mekanisme Pengamanan Laut pada Wilayah Kerja KKKS Papua dan Maluku (Pamalu). Kegiatan workshop itu digelar di Swiss-Belhotel Ambon, Kota Ambon, Maluku, Selasa 12 Mei 2026.
Kegiatan workshop tersebut diselenggarakan dalam rangka memperkuat koordinasi, sinergitas, dan mekanisme pengamanan laut terhadap wilayah operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sektor migas di Papua dan Maluku yang memiliki nilai strategis sebagai objek vital nasional.
Selain itu workshop ini dilaksanakan sebagai upaya membangun kesamaan persepsi dan langkah terpadu antar stakeholder maritim, aparat keamanan, pemerintah daerah, serta perusahaan migas guna menciptakan stabilitas keamanan laut yang kondusif.
Diharapkan melalui workshop ini akan tercipta mekanisme koordinasi pengamanan laut yang semakin solid dan terpadu, sehingga seluruh aktivitas operasional sektor migas di wilayah Papua dan Maluku dapat berjalan aman, lancar, dan mendukung kepentingan strategis nasional di bidang energi serta keamanan maritim.
Wakil Komandan Kodaeral IX, Laksamana Pertama TNI Dr. Muhammad Risahdi, mengatakan bahwa pentingnya kolaborasi seluruh unsur terkait untuk menjaga keamanan dan keselamatan wilayah laut.
“Khususnya, pada area operasi migas yang menjadi salah satu penopang ketahanan energi nasional,” kata Muhammad Risahdi.
Sinergi antara TNI AL, SKK Migas, KKKS, dan instansi terkait diharapkan mampu mewujudkan sistem pengamanan yang efektif, responsif, dan berkesinambungan dalam menghadapi berbagai potensi ancaman di laut,
Sementara itu, dalam sambutan Kadep Ops SKK Migas, Adhiya mengatakan bahwa operasi offshore memiliki karakter high risk, high cost, dan highly strategy, gangguan keamanan laut berdampak besar pada keselamatan dan investasi sehingga pengamanan laut sangat penting untuk ketahanan energi nasional.
“Selain itu, wilayah perairan Maluku dan Papua memiliki karakteristik geografis yang luas dan kompleks sehingga memerlukan pola pengamanan terpadu dan responsif,” kata Adhiya.
Adhiya berharap, melalui kegiatan ini dapat menghasilkan langkah strategis dan pola koordinasi yang efektif dalam menghadapi potensi ancaman keamanan laut terhadap objek vital nasional sektor migas.
Hadir dalam kegiatan ini, Asops Dankodaeral XIV, Kolonel Laut (P) Himawan, MMSMC., Aster Dankodaeral XIV, Kolonel Laut (P) Sri Rakhmadi, M.Tr.Hanla., Dansathantai, Danden Intel, Ir Opslat Kodaeral XIV, Komandan KRI Bawal-875 dan Komandan Lanal Fak Fak serta Perwakilan dari Kodaeral IX Ambon.
Selain unsur TNI AL, workshop juga dihadiri perwakilan dari SKK Migas, stakeholder maritim, serta instansi pemerintah terkait, serta KKKS wilayah Papua dan Maluku diantaranya, BP Indonesia, Genting Oil Kasuri Ltd, Petronas E&P Bobara Sdn. Bhd, EnQuest Petroleum, (RH) Petrogas Ltd, Inpex Masela, serta sejumlah perusahaan migas lainnya yang beroperasi di kawasan Papua dan Maluku. */RON
