Terkini

Ketum WHDI Buka Musyawarah Pembentukan Kepengurusan WHDI Papua Barat Daya

Kapabar – Ketua Umum (Ketum) Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Pusat, Ny. Wikanti Yogi secara resmi membuka musyawarah pembentukan kepengurusan WHDI Provinsi Papua Barat Daya yang dilangsungkan di Wantilan Malibela, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu 25 Oktober 2025.

Wikanti menyampaikan, apresiasi atas terbentuknya WHDI di Provinsi Papua Barat Daya yang kini resmi naik status dari tingkat kabupaten menjadi provinsi. 

“Kalau diibaratkan sekolah, WHDI Papua Barat Daya kini naik kelas dari kabupaten menjadi provinsi. Ini berarti tanggung jawabnya semakin besar dan harus diikuti dengan semangat baru untuk membangun kepengurusan hingga ke tingkat kabupaten,” ujar Wikanti.

Wikanti berharap, WHDI Papua Barat Daya dapat melahirkan perempuan Hindu yang mandiri, cerdas, santun, dan berkepribadian luhur, serta menjadi mitra aktif pemerintah dalam berbagai program prioritas, khususnya pemberdayaan perempuan dan pengembangan UMKM.

“Kita mungkin sedikit secara jumlah, tapi harus kuat secara kualitas. WHDI harus berkolaborasi dengan organisasi perempuan lainnya agar program-program kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi dapat berjalan efektif,” katanya.

Dia berharap dengan terbentuknya WHDI Papua Barat Daya, peran perempuan Hindu akan semakin terlihat dalam membangun keluarga, masyarakat, dan daerah menuju Papua Barat Daya yang damai, sejahtera dan berkeadilan gender.

“Harapan kami peran perempuan Hindu semakin terlihat dalam membangun keluarga, masyarakat, dan daerah menuju Papua Barat Daya yang damai, sejahtera dan berkeadilan gender,” pungkasnya. 

Pembimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat Daya, I Gusti Ketut Suardana, menegaskan bahwa pembentukan Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) di tingkat provinsi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan memperjuangkan kesetaraan gender di kalangan umat Hindu.

Suardana menilai, bahwa kehadiran organisasi ini menjadi momentum penting bagi perempuan Hindu untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan provinsi yang baru terbentuk itu.

“WHDI sangat penting keberadaannya, terutama sebagai wadah bagi perempuan Hindu untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah. WHDI harus menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam membangun bidang perempuan secara utuh,” ujar Suardana.

Ia menambahkan, salah satu fokus pembangunan perempuan yang perlu diperjuangkan adalah kesetaraan gender dan perlindungan harkat martabat perempuan.

“WHDI harus menjadi lembaga yang memperjuangkan hak-hak wanita Hindu agar mereka memiliki ruang dan kesempatan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat,” tegasnya.

Dia juga menekankan bahwa peran perempuan dalam ajaran Hindu memiliki kedudukan yang sangat penting, sebagaimana digambarkan dalam kisah Ramayana dan Mahabharata.

“Sri Rama dan Sri Krishna memperjuangkan harkat wanita, karena penistaan terhadap perempuan bisa menjadi awal dari kehancuran. Maka WHDI harus menjadi penjaga martabat perempuan Hindu,” katanya mengakhiri. *RON 

Tampilkan Lebih Banyak
Back to top button