Politik

LBH Gerimis : ASN yang Belum Resmi Ditetapkan Sebagai Calon Kepala Daerah Tidak Perlu Tanggalkan Status Abdi Negara

Kapabar – Direktur Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH-GERIMIS) Yosep Titirlolobi, S.H mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum resmi ditetapkan sebagai calon kepala daerah untuk tidak perlu mundur dari Pegawai Negeri Sipil.

Menurut Yosep, ASN yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah wajib mundur apabila telah ditetapkan sebagai calon kepala daerah, dan pengunduran diri tersebut dibuat secara tertulis sebagai Pegawai ASN sejak saat di tetapkan sebagai calon gubernur, bupati, maupun walikota.

Menurut Yosep, pencalonan ASN sebagai calon kepala daerah tentunya sudah berdasarkan aturan yang diatur dalam perundang-undangan, bahwa yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya agar tidak menyalahgunakan jabatan tersebut untuk kepentingan politik. Yosep menjabarkan bahwa semua sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, yang mana telah berlaku sejak tanggal 31 Oktober 2023, sekaligus aturan tersebut mencabut peraturan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kata Yosep.

“Sampai saat ini belum ada peraturan pencalonan Pilkada 2024 yang terbaru, untuk itu kalau dilihat dalam peraturan KPU maka semua masih mengacu pada Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017,” jelas Yosep.

“Artinya, pengunduran diri sebagai ASN atau yang biasa disebut pemberhentian diri sebagai PNS, dilakukan pada saat yang bersangkutan telah resmi ditetapkan sebagai calon kepala daerah oleh KPU dan pengajuan pengunduran diri diserahkan secara tertulis saat ASN tersebut mendaftar,” lanjut Yosep.

Untuk kata Yosep, bagi ASN yang berkeinginan maju sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, tidak perlu mengajukan pengunduran diri dari ASN selama yang bersangkutan belum di tetapkan sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah oleh KPU.

“Jadi, bagi ASN yang ingin mengambil formulir pencalonan di partai politik itu sah-sah saja sebagai warga negara dan itu tidak dilarang. Tetapi ASN tersebut ketika sudah ditetapkan sebagai calon kepala daerah oleh KPU pada bulan September 2024, maka secara aturan yang bersangkutan wajib mengajukan pengunduran diri secara tertulis untuk diserahkan kepada KPU,” tegas Yosep.*HMF

Tampilkan Lebih Banyak

Artikel Terkait

Back to top button

Penerimaan Mahasiswa Baru UNAMIN


banner popup

This will close in 20 seconds