Terkini

Pemprov Papua Barat Daya Gelar Sosialisasi dan Bimtek RZWP3K

Kapabar- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis kelompok kerja Penyusunan Materi Teknis rencana Zonasi wilyah pesisir db pulau-pulau kecil (RZWP3K) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mengingat penyusunan RZWP3K merupakan aturan yang harus dipedomani dalam berbagai kegiatan usaha di wilayah laut Papua Barat Daya.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Edison Siagian menyebutkan hadirnya regulasi berkenaan dengan pengelolaan kelautann secara nasional mewajibkan pemerintah provinsi menyusun RZWP3K, dalam dokumen RZWP3K memuat tentang arah program strategis provinsi dlam kurun waktu tertentu, sehingga proses pembangunan daerah dimasa yang akan datang dapat terdata dengan baik.

“Sebagai provinsi baru, Papua Barat Daya harus menyusun RZWP3K, tujuannya agar kita semua nanti dapat mengetahui arah pembangunan Papua Barat Daya beberapa tahun kedepan, nah untuk RZWP3K ini bisa kita berinduk dari Papua Barat yang telah disusun sebelumnya, dengan adanya RZWP3K nantinya kita akan mengetahui apakah Papua Barat Daya akan menjadi Proviinsi konservasi atau berkelanjutan kah, atau provinsi Tambang-kah itu semua dapat mengetahuinya,” kata Edison Siagian.

Selanjutnya, Kasubdit Zonasi Daerah Direktorat Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Krisna Samudra mengatatan, sebagai Provinsi baru sudah pasti akan membutuhkan regulasi RZWP3K ini, dengan adanya pemekaran maka arah pembangunan Papua Barat Daya baru dapat dilakukan dengan diawali penyusunan materi teknis RZWP3K tersebut.

“Arah pembangunan Papua Barat Daya akan terlihat pada penyusunan RZW3K ini, semua kegiatan usaha yang bersinggungan dengan kelautan harus merujuk pada undang-undang yang ada, termasuk peraturan derah maupun RZWP3K ini,” jelas Krisna Samudra.

Dalam Undang-Undang (UU) Penataan Ruang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten-Kota, maka untuk arahan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tercantum didalam UU No. 27 Tahun 2007 mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi dan Kabupaten.

Seiring dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan wilayah laut yang semula 0 sampai 4 mil menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan selebihnya sampai dengan 12 mil kewenangan Pemerintah Provinsi, dengan terbitnya Undang-undang tersebut pengelolaan ruang laut 0-12 mil diluar minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, sedangkan daerah Kabupaten-Kota tidak memiliki kewenangan dalam sub urusan kelautan. *RON

Tampilkan Lebih Banyak

Artikel Terkait

Back to top button

Penerimaan Mahasiswa Baru UNAMIN


banner popup

This will close in 20 seconds