Politik

BPJS Kesehatan Perkuat Koordinasi Bersama Pemda-Bawaslu-KPU

Sorong – Untuk memastikan jaminan kesehatan bagi para petugas Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) di Provinsi Papua Barat Daya, BPJS Kesehatan perkuat sinergi bersama Pemerintah Daerah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kolaborasi ini penting dilakukan demi pelaksanaan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif program JKN bagi petugas Pemilu dan Pilkada tahun 2024 di lingkungan pemerintah daerah sesuai Surat Edaran (SE) Bersama Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan BPJS Kesehatan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama dalam Rapat Koordinasi Bersama yang digelar secara daring maupun luring di Gedung KPU Provinsi Papua Barat Daya, Selasa (06/02).

Pupung mengungkapkan, rapat koordinasi ini diadakan sebagai upaya optimalisasi untuk memastikan seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) maupun perangkat lainnya yang terlibat dalam pemungutan suara di Provinsi Papua Barat Daya telah terdaftar ke dalam Program JKN. Sesuai surat edaran tersebut, apabila terdapat petugas yang belum menjadi peserta JKN, maka pemerintah daerah dapat mendorong petugas untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Pekerja Penerima Upah (PPU) maupun dapat didaftarkan sebagai Peserta PBPU Pemerinta Daerah (Pemda) yang iurannya ditanggung pemerintah.

“Kami berharap data-data petugas yang akan didaftarkan dapat diterima lebih cepat oleh BPJS Kesehatan baik yang ada di Kota Sorong maupun di seluruh Kabupaten se Sorong Raya. Ini untuk memastikan perlindungan kesehatan bagi para petugas demi menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada,” ungkap Pupung.

Dia menerangkan, belajar dari Pemilu tahun 2019 lalu, terdapat banyak petugas yang berpulang karena tugasnya yang cukup berat. Hal ini lah yang menjadi salah satu latar belakang sehingga perlu untuk dilakukan langkah-langkah preventif seperti skrining Riwayat kesehatan dengan memastikan terlebih dahulu seluruh petugas sudah terdaftar sebagai peserta JKN.

“Skrining dimaksudkan untuk mendeteksi risiko seperti diabetes, hipertensi, jantung, dan ginjal. Jika hasil skrining kemudian menunjukkan risiko sedang atau tinggi maka petugas tersebut dapat memperoleh penanganan tindakan kesehatan lebih lanjut,” terang Pupung.

Lebih lanjut Pupung menginformasikan, sebagai wujud komitmen bersama, telah dibuat grup chat bersama sebagai media komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara KPU, Bawaslu, Pemerintah se Provinsi Papua Barat Daya dan BPJS Kesehatan untuk memastikan kemudahan pendaftaran dan akses terhadap pelayanan kesehatan khususnya pada saat hari H di tanggal 14 Februari 2024.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat Daya, Totok Hendratmoko mengatakan, pihaknya akan memberikan data kepada BPJS Kesehatan terkait penjaminan kesehatan terhadap petugas-petugas ad hoc yang akan melaksanakan tugas pemungutan suara pada Pemilu maupun Pilkada tahun 2024.

“Saya mohon ini adalah hal yang sangat baik, sehingga rekan-rekan dari semua KPU di Provinsi Papua Barat Daya, saya perintahkan agar dapat membantu, karena datanya berasal dari rekan-rekan sekretariat KPU. Saya juga berharap, agar semua rekan-rekan yang telah terdaftar sebagai peserta JKN dapat segera melakukan skrining Riwayat kesehatan,” kata Totok.

Totok menambahkan, dalam pemberian data KPU juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah sebagai penanggungjawab daerah dalam hal ini instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan pihak terkait lainnya sesuai dengan kewenangannya. KPU Provinsi Papua Barat Daya rencananya akan menyerahkan data para petugas kurang lebih sejumlah 15.000 orang, untuk dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Kesehatan.

“Setelah data kami siap, selanjutnya segera mungkin akan kami proses ke BPJS Kesehatan. Semoga proses ini dapat membantu memastikan terlaksananya pemungutan suara Pemilu dan Pilkada yang telah menjadi kewajiban kita sebagai penyelenggara dan warga negara,” tambah Totok.

Pihak Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya juga telah mengeluarkan himbauan terkait pelaksanaan skrining riwayat kesehatan bagi seluruh petugasnya dan mengkonfirmasi akan memberikan data petugasnya kurang lebih sekitar 2.000 orang untuk diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS Kesehatan. */

Tampilkan Lebih Banyak

Artikel Terkait

Back to top button

Penerimaan Mahasiswa Baru UNAMIN


banner popup

This will close in 20 seconds