Ngopi Bareng Media, BPJS Kesehatan Cabang Sorong Paparkan Hal Ini
Kapabar – Untuk mempererat tali silaturahmi dengan insan pers yang ada di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, BPJS Kesehatan Cabang Sorong mengadakan Ngopi Bareng Media di salah satu cafe di Kota Sorong, Rabu (17/1/2024).
Dalam Ngopi Bareng Media itu, digunakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Sorong untuk memaparkan sejumlah hal yang disampaikan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong Pupung Purnama.
Pupung Purnama mengatakan, terhitung hingga Januari 2024 kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)- secara nasional mencapai 95,77 persen dari jumlah penduduk 267,311,566 juta jiwa.
“Yang utama adalah bagaimana masyarakat mendapatkan aksesbilitas yang sama terhadap layanan kesehatan. Untuk perkembangan Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia telah mencakup 22 provinsi dan 334 kabupaten-kota,” kata Pupung kepada awak media.
Dikatakan Pupung, sementara untuk fasilitas kesehatan secara nasional diangka 23.396 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 2.816 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
Pupung menerangkan, di wilayah Sorong Raya atau Papua Barat Daya, dimana terdapat satu kota dan 5 kabupaten telah UHC yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakatnya.
“Saya memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah di Papua Barat Daya karena semua kabupaten-kotanya sudah UHC. Jadi sangat bersyukur sekali masyarakatnya karena sudah tercover oleh pemerintah,” ungkap Pupung.
Dari sisi kepesertaan, Kota Sorong menjadi kota dengan peserta JKN-KIS terbanyak di Papua Barat Daya yakni 309.649 peserta, lalu disusul Kabupaten Sorong 134.105 peserta, Kabupaten Raja Ampat 80.159 peserta, Kabupaten Sorong Selatan 58.240 peserta, Kabupaten Maybrat 50.441 peserta dan Kabupaten Tambrauw 37.166 peserta.
“Dari 100 persen kepesertaan, ternyata ada yang nonaktif. Sehingga menjadi tantangan bagi kami untuk peserta yang nonaktif bisa aktif kembali. Kenapa? Kalau nonaktif, mereka tidak mengakses layanan kesehatan,” tegasnya.
Nah, untuk tren pertumbuhan peserta JKN-KIS di pada tahun 2023, dari 625.000 naik menjadi 650.000. Hal itu, merupakan sebuah perjalanan panjang sehingga meraih UHC.
“Sedangkan fasilitas kesehatan FKTP seperti puskesmas, dokter gigi, klinik pratama dan dokter swasta sebarannya lebih ke Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Mungkin secara administrasi di Kota dan Kabupaten lebih dahulu sehingga penataannya lebih mapan dan aksesbilitas layanan kesehatan lebih maju,” ujarnya.
Ia mengakui, dalam kerja sama dengan instalasi farmasi, apotek dan optik pihaknya telah menjalin kerja sama dengan 9 instalasi farmasi, 5 apotek dan 4 optik di wilayah Papua Barat Daya.
“Yang paling penting, sebagai penyelenggara jaminan kesehatan, kami selalu mengedepankan mutu layanan yakni digitalisasi layanan, tidak ada iur biaya, tidak ada diskriminasi dan tidak ada pembatasan kuota dan hari rawat. Ini yang kami pegang teguh agar semua peserta JKN-KIS mendapatkan layanan kesehatan yang setara,” katanya. *RON
