Sorotan

Diduga Demi Ambisi Pribadi, Menteri PUPR Langgar UU Otsus dengan Lantik Non Papua Pimpin Balai Wilayah Papua Barat

Kapabar – Ketua Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya (DPD PA GMNI), Yosep Titirlolobi, S.H sangat menyesalkan dan menyayangkan sikap dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, yang melantik Non Papua Pimpin Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat.

Menurut Yosep, seharusnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tunduk dan menjalankan amanat Undang-Undang Otsus untuk bisa mengangkat Putra Asli Papua menjadi Kepala Balai Wilayah Papua Barat. Bukan sebaliknya, menteri dengan pertimbangan kesukuan mengangkat orang yang bukan putra daerah menduduki jabatan tersebut.

“Hal ini tentu sangat disayangkan, dimana Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tentu telah berpotensi dengan sengaja ingin mematikan SDM Orang Asli Papua (OAP) untuk berkarir terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjadi tuan di negerinya sendiri,” sesal Yosep.

Menurut Yosep, saat ini banyak sekali OAP yang mampu dan layak untuk menduduki jabatan tersebut. Tetap seperti yang ia sebutkan tadi sambung Yosep, ddisisa jabatan yang tersisa 8 bulan, Menteri PUPR telah mengambil satu keputusan yang blunder dengan melantik Wahyu Tri Nugroho, ST sebagai Kepala Balai yang baru.

Wahyu Tri Nugroho, ST sendiri dulunya adalah Kepala Satker Pelaksanaan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat, yang mana menurut Yosep jabatan tersebut masih dibawah jabatan yang diduduki Putra Asli Papua. “Seharusnya Putra Asli Papua ini yang sudah layak di angkat menjadi Kepala Balai Wilayah Papua Barat bukan justru dimatikan dengan mengangkat orang dari luar Papua. Artinya bahwa Menteri PUPR hari ini tidak konsisten dalam menjaga harkat dan martabat orang asli papua di Provinsi Papua Barat,” keluh Yosep.

Lanjut Yosep, hadirnya Provinsi Papua Barat telah diperjuangkan dengan amanah Undangan-Undangan Otonomi Khusus (Otsus) dan telah tertulis sangat jelas pada Pasal 76 Ayat 4, yang menyebutkan bahwa pemekaran provinsi harus memberikan ruang secara aktif kepada Orang Asli Papua dibidang politik, pemerintahan, perekonomian dan budaya.

Sementara itu menurut Yosep, Presiden Jokowi sendiri telah gencar-gencarnya menjalankan amanat Undang-Undang Otsus dengan menempatkan OAP di sebagian kabinetnya, baik itu dipemerintahan sampai di tubuh TNI-POLRI pun OAP diberikan kesempatan untuk menduduki berbagai jabatan.

“Lucunya hal ini tidak dilakukan oleh bawahan Presiden Jokowi, yang malah menempatkan orang Non Papua untuk menduduki Jabatan Kepala Balai Wilayah Papua Barat. Ini ada apa? Bisa jadi ada dugaan Menteri PUPR lagi kemasukan angin sehingga amanat UU Otsus Papua pun ditabrak,” tegas Yosep.*HMF

Tampilkan Lebih Banyak

Artikel Terkait

Back to top button

Penerimaan Mahasiswa Baru UNAMIN


banner popup

This will close in 20 seconds