Pemprov PBD Launching Program Torang Jaga
Kapabar – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD) melakukan launching program Torang Jaga atau Terlindungi Program Negara melalui jaminan sosial ketenagakerjaan di Stadion Wombik Km 16, Kota Sorong, Kamis, 17 Agustus 2023.
Launching program Torang Jaga ditandai dengan pelepasan balon merah putih ke udara dan penyerahan secara simbolis kartu peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kepada 17 pekerja bukan penerima upah atau pekerja rentan di Provinsi PBD.
Pj Gubernur Provinsi Papua Barat Daya diwakili oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Barat Daya, Suroso menyampaikan, pada tahun 2023, Pemprov PBD telah mengcover sebanyak 50.104 pekerja rentan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 10,2 miliar.
“Dimana, para peserta tersebut kami alokasikan dari Kabupaten-Kota yang ada di Provinsi PBD. Program ini sudah berlangsung di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong dan Kota Sorong,” ujar Suroso kepada awak media usai upacara Dirgahayu RI ke 78 tahun.
Sehingga, kata Suroso, pihaknya mengalokasikan bagi pekerja rentan yang belum tercover di Kabupaten-Kota di Provinsi PBD.
“Nah, untuk alokasinya itu sendiri alokasi paling banyak itu di Kabupaten Sorong dan Kota Sorong. Ini bisa juga terkendala dari proses pendataan kami di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau,” ungkap Suroso.
Oleh sebab itu, pada tahun 2024 mendatang, sambungnya, pihaknya akan fokus untuk mengambil data langsung di Kabupaten-Kota yang ada di Provinsi PBD seperti di Sorong Selatan, Maybrat dan Tambrauw.
“Untuk tahun ini alokasinya sudah selesai. Hanya saja, kami diarahkan oleh pak gubernur bahwa di tahun 2024 nanti justru akan melakukan perluasan jaminan yang sejauh ini sebatas pekerja rentan,” ungkapnya.
Nantinya, sambung dia, pada tahun 2024, pihaknya akan memperluas jaminan untuk para pekerja di sektor keagamaan, misal guru mengaji, guru sekolah minggu atau pengurus rumah ibadah.
“Itu akan dicover semuanya, sehingga bisa melindungi pekerja-pekerja yang selama ini aktif di keagamaan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua Barat, Nasrullah Umar terhitung tanggal 1 Agustus 2023, sebanyak 50.104 pekerja rentan sudah aktif dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan.
“Perlindungan yang kami berikan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja rentan di Provinsi PBD. Sesuai amanah gubernur, akan ditambah dan ditingkatkan setelah ini, kami sedang fokus mendata khususnya untuk pekerja lintas agama dan tokoh adat,” ujar Nasrullah.
Dikatakan Nasrullah, program BPJS Ketenagakerjaan merupakan program strategis negara dalam pemberantasan kemiskinan ekstrim. “Tentu kami berharap kerja sama yang berkelanjutan dengan Pemprov PBD,” katanya. *RON
