Dianggap Gagal, Lambertus Jitmau Mendapat Penolakan dari Kader Senior DPD Golkar Papua Barat

Kapabar – Kader Senior DPD Partai Golkar Papua Barat dengan tegas menolak penunjukan Lambert Jitmau sebagai penyelenggara Musyawarah Daerah (Musda) I Partai Golkar Papua Barat Daya. Para Kader juga meminta agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menetapkan seorang pelaksana (plt) Ketua Partai Golkar Papua Barat Daya dari unsur Wakil Ketua DPP Partai Golkar untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan musda I Partai Golkar Papua Barat Daya.

Penolakan itu sendiri diutarakan setelah para kader merasa Lambert Jitmau tidak mengerti berorganisasi dan melakukan pengkaderan selama menjadi Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat. Hal itulah yang mereka rasa menjadi penyebab merosotnya performa Partai Golar di Provinsi Papua Barat.

Salah satu Kader Senior Partai Golkar Papua Barat, John Fatie mengatakan, sejak dilantik sebagai Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat pada tahun 2019 Lambert Jitmau tidak menjalankan 4 catur sukses yang menjadi identitas partai yang menjunjung tinggi strategi kaderisasi.

Dijelaskan John, 4 catur sukses itu antara lain, sukses konsolidasi organisasi, sukses kaderisasi dan rekrutmen calon, sukses demokrasi dan pembangunan, serta sukses pemilu dan pemilukada.

“4 catur sukses ini yang wajib dikerjakan oleh DPD, karena merupakan amanah dari partai. Tapi pada kenyataannya dalam satu periode terakhir, konsolidasi tidak pernah berjalan di DPD Golkar Papua Barat, baik itu dari tingkat provinsi hingga tingkat distrik,” ungkan John dalam press release Kader Partai Golkar Provinsi Papua Barat, di salah satu hotel di Kota Sorong, Minggu (12/2).

Begitupun lanjut John, soal kaderisasi di DPD Golkar Papua Barat yang tidak berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan seorang Lambert Jitmau.

“Semua memang tidak berjalan. Coba sebutkan kapan kita melakukan rapat kerja organisasi? kapan kita lakukan kaderisasi? dimana data base soal kader dan anggota Partai Golkar? semua tidak ada, ini yang membuat kita prihatin dan merasa DPD Partai Golkar Papua Barat mari suri,” sesal John.

Menurut John, fakta lain yang menunjukkan DPD Partai Golkar Papua Barat mengalami penurunan adalah teramputasinya banyak kursi golkar di kantor DPR, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Disebutkan John, jika sebelumnya DPD Partai Golkar Papua Barat mampu memperoleh 7 sampai 8 kursi, kini berkurang dan mereka hanya mampu memperoleh 3 atau 2 kursi saja.

“Partai ini memang tidak jalan, tidak ada evaluasi. Makanya harus menjadi perhatian kita semua, apalagi kita akan segera berkompetisi dan menghadapi partai-partai lain di 2024 nanti. Kalau tidak kita antisipasi dari sekarang, jangan heran kalau kemerosotan ini terus berlanjut,” tegas John.

Mengakhiri statementnya, John meminta agar musda I Partai Golkar Papua Barat Daya dilaksanakan di Kota Sorong sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Ia juga mengajak para kader untuk berkomitmen memenangkan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ir Airlangga Hartarto sebagai Presiden Republik Indonesa pada pilpres 2024, memenangkan Partai Golkar pada pemilu legislatif, dan pilkada 2024 di Provinsi Papua Barat Daya.

Sementara itu, Kader Senior Partai Golkar lainnya, Petrus Nauw dengan tegas menolak Lambertus Jitmau sebagai salah satu calon ketua Partai Golkar Papua Barat Daya karena konflik interes yang tajam dari yang bersangkutan dan gagal memimpin Partai Golkar Papua Barat.

Tidak hanya itu, Petrus juga meminta agar DPP Partai Golkar menetapkan seorang pelaksana plt Ketua Partai Golkar Papua Barat Daya dari unsur Wakil Ketua DPP Partai Golkar untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan musda I Partai Golkar Papua Barat Daya.

Petrus mengatakan bahwa dirinya sebagai kader merasakan betul kevakuman konsolidasi organisasi DPD Partai Golkar Papua Barat dibawah kepemimpinan Lambert Jitmau.

Menurut Petrus, vakumnya DPD Partai Golkar Papua Barat ini dikarenakan semua tupoksi yang berada di bawah posisi seorang ketua, dikerjakan berdua dengan seorang sekertaris yang sedang menjalani persidangan atas dugaan pelanggaran hukum.

“Golkar ini bukan organisasi perusahaan tetapi organisasi politik yang memiliki roh dan jiwa. Golkar ini juga partai besar yang punya aturan main sehingga tidak bisa diperlakukan semaunya seperti apa yang telah dilakukan seorang Lambert Jitmau, terlebih khusus dalam hal pengambilan tanggung jawab yang ia lakukan sendiri tanpa melihat struktur. Jadi wakil-wakil ketua sampai ketua-ketua bidang itu tidak ada tupoksinya lagi, semua dilakukan oleh seorang Lambert Jitmau,” keluh Petrus.

Melihat buruknya kinerja yang ada, Petrus menyarankan agar Lambert Jitmau segera diganti demi menyelamatkan wibawa dari DPD Golkar Papua Barat.

“Jika kita tarik sedikit kebelakang, ketua- ketua DPD Golkar Papua Barat sebelumnya adalag sosok yang tau dan pahan caranya berorganisasi. Jadi semua struktur itu bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing, makanya Golkar Papua Barat saat itu terus berkembang dan tidak jalan di tempat seperti saat ini,” ujar Petrus sembari mengatakan penkaderan Orang Asli Papua (OAP) di kantor DPR dan hasil kerja Lambert Jitmau sebagai Walikota Sorong dalam 10 tahun terakhir dapat menggambarkan kemampuannya.

Dalam wawancaranya Petrus juga meminta DPP Partai Golkar untuk menyoroti adanya Anggota DPR Kota Sorong dari Partai Golkar yang tidak dapat bekerja dengan baik. Petrus berharap, dengan minimnya kontrobusi, DPP dapat melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPR yang ia maksud.*HMF