Hukrim

Inspektorat PB Diduga Main Mata Dengan Walikota Sorong Terkait Pencopotan Sekda

Pencopotan Sekda oleh Inspektorat PB dan Walikota Sorong Diduga Memakai Instrumen Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

Inspektorat PB Lakukan Maladministrasi dan Diduga Main Mata Dengan Walikota Sorong Terkait Pencopotan Sekdadengan Memakai Instrumen Penilaian Kinerja Bupati Polewali Mandar Mencua

Kapabar – Kuasa Hukum Sekda Kota Sorong Yakob Kareth Yosep Titirlolobi, S.H dalam rilisnya kepada media ini dari Jayapura memberikan Apresiasi kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat yang telah melakukan pemeriksaan dan memberikan pendapat terkait terjadinya maladministrasi dan penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat dalam Pencopotan Sekda Kota Sorong, Yakob Kareth.

Dijelaskan Yosep, Ombudsman dalam pemeriksaanya telah berpendapat dan menyimpulkan perlu dilakukan beberapa Tindakan Korektif sebagai berikut kepada Pj Gubernur Papua Barat.

Diantaranya sebut Yosep, memerintahkan kepada Inspektorat Provinsi Papua Barat untuk meninjau kembali Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Sekretaris Daerah Kota Sorong agar disesuaikan dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat, juga meminta kepada Pj Gubernur agar dilakukan evaluasi terhadap kinerja Inspektorat Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi kinerja Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua Barat, ujar Yosep.

Ombudsman juga menyimpulkan kepada Pj Gubernur Papua Barat, memastikan terhadap Inspektorat Provinsi Papua Barat agar menunda evaluasi kinerja Sekretaris Daerah Kota Sorong selama belum ada peraturan yang memuat tentang pedoman penilaian kinerja Pns dilingkungan Pemerintah Kota Sorong.

Terkait dengan pelaksanaan Tindakan Korektif tersebut di atas menurut Yosep, Ombudsman RI memberikan waktu selama 30 hari kerja untuk melaksanakan Tindakan Korektif sejak diterimanya LAHP dan Ombudsman sendiri akan melakukan Monitoring terhadap perkembangan pelaksanaannya.

Menurut Yosep, Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Nomor Registrasi 0124/LM/VI/2022/MKW yang tentunya juga sudah diserahkan kepada Pj Gubernur Papua Barat, telah dengan tegas menjelaskan apabila terhadap pihak-pihak yang tidak melakukan tindak lanjut dan/atau tidak melaporkan pelaksanaannya kepada Ombudsman.

Maka lanjut Yosep, sudah pasti Ombudsman akan menerbitkan rekomendasi kepada pihak yang bersangkutan dan bersifat terbuka dan umum serta secara hukum mengikat dan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UU No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

“Artinya, dengan adanya LAHP Ombudsman akan menjadi bukti untuk Klien kami untuk Gugat SK Walikota Sorong Nomor. 82.2/09/BKPSDM/2022, tanggal 17 Juni 2022 ke PTUN Jayapura,” ujar Yosep.

Lanjut Yosep, lucunya dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat telah ditemukan bahwa Inspektorat Provinsi Papua Barat dalam melakukan Evaluasi Kinerja Sekda Kota Sorong Yakob Kareth, dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian kinerja satuan kerja perangkat daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Satuan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Sementara Tim Pemeriksa Ombudsman Sendiri Berpendapat bahwa Dasar Evaluasi Kinerja yang digunakan oleh Inspektur Daerah Provinsi Papua Barat tidak sesuai dengan Peraturan, artinya menurut Yosep Walikota Sorong mencopot Sekda Yakob Kareth sendiri tidak memiliki dasar aturan hukum.

“Jadi inspektorat dan walikota sama-sama melanggar aturan,” kata Yosep.

Mengingat hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Ombudsman RI sudah jelas ditemukan bahwa Pemerintah Kota Sorong belum memiliki Peraturan Walikota yang mengatur tentang indikator Kinerja Utama sebagai acuan untuk dilakukan evaluasi kinerja Sekretaris Daerah Kota Sorong.

Yosep menambahkan, adapun dalam Pasal 116 ayat (1) UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN yang berbunyi bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Walikota Sorong dilarang mengganti pejabat pimpinan tinggi selama 2 tahun terhitung sejak pelantikan pejabat tinggi, kecuali pejabat tinggi dalam hal ini Sekda Kota Sorong melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.*HMF

Tampilkan Lebih Banyak

Artikel Terkait

Back to top button

Penerimaan Mahasiswa Baru UNAMIN


banner popup

This will close in 20 seconds