Angki Dimara : Predikat WTP di Papua Barat Itu Wajar Tanpa Pemeriksaan bukan Wajar Tanpa Pengecualian
Kapabar – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kota Sorong (DPC GMNI) Working Ideologi Angki mengatakan dugaan atas banyak terjadinya jual beli WTP di Papua Barat menyebabkan BPKP tidak pernah mau mengambil pelajaran atas banyaknya anggota BPK di Indonesia yang diciduk aparat penegak hukum.
Padahal BPK adalah salah satu lembaga yang mestinya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Papua Barat.
Angki menegaskan, selama ini Predikat WTP bukan menjamin pemerintahan di Provinsi Papua Barat itu bersih dari korupsi, bahkan kasus korupsi banyak terjadi di kabupaten kota yang ada di papua barat.
“Ini yang terjadi di Papua Barat ada istilah Predikat WTP yang dikeluarkan oleh BPKP terhadap pemerintah Kabupaten-kota itu adalah Wajar Tanpa Pemeriksaan bukan wajar tanpa pengecualian.”
Menurut Angki, jual beli predikat yang terjadi selama ini seperti ingin memelihara para koruptor, bukannya untuk memberantas korupsi di Papua Barat tetapi condong dilakukan demi membohongi publik, dengan maksud agar pemerintah kabupaten kota yang dipimpin kepala daerah bersih dari korupsi, beber angki.
Dijelaskan Angki, agar praktik suap tidak terjadi seharusnya BPK tidak sekedar mengaudit laporan keuangan saja, tetapi harusnya Badan Pemeriksa Keuangan Daerah mengaudit juga kinerja daerah atau instansi di kabupaten/kota di papua barat untuk melihat apakah laporan keuangan mereka sesuai atau tidak dengan kinerja kepala daerah setempat.
Lanjut Angki, DPC GMNI Kota Sorong menyoroti buruknya pengawasan internal yang ada di BPKP Provinsi Papua Barat yang gagal menjalankan fungsinya, karena Predikat WTP dari BPK tidak menjamin Kabupaten dan kota bersih dari korupsi.
“Semua Bupati dan Walikota bahkan Gubernur bangga dengan menunjukkan Predikat WTP tetapi yang terjadi di daerahnya tidak ada pembangunan sama sekali dan banyak sekali proyek-proyek yang di biayai oleh APBD dan APBN yang mangkrak tetapi tidak tersentuh oleh audit BPK, tegas Angki Dimara.*HMF
