Terkini

Abdullah Gazam Siap Pimpin Demo Soal TPP PNS, Titirlolobi Sarankan ke Ranah Hukum Bukan jadi Aktor Demo untuk Pencitraan

Kapabar – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD PA GMNI) Papua Barat Yosep Titirlolobi, SH menanggapi statement anggota DPRD Provinsi Papua Barat, Abdullah Gazam yang akan memimpin demo terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN di Kota Sorong yang belum diberikan sampai saat ini.

Menurutnya, apa yang disampaikan oleh anggota Gazam itu tidak menunjukkan sifat sebagai seorang wakil rakyat yang baik. Seharusnya sambung dia, seorang anggota DPRD bisa menggunakan kewenangannya untuk memanggil intasi terkait di pemerintahan Kota Sorong untuk mempertanyakan hak-hak ASN, bukannya malah menggunakan isu tadi untuk kepentingan di 2024.

“Jangan bikin diri inti seakan-akan segala sesuatu diselesaikan dengan demo. Urus dana desa yang diduga dipotong saja tidak mampu baru mau mengajukan diri untuk pimpin demo lagi,” sesal Yosep.

Yosep menyarankan agar lebih baik seorang Gazam menggunakan langkah-langkah hukum untuk menjawab aspirasi para ASN. Menurutnya, itu dapat menjaga nama baik seorang wakil rakyat yang terhormat dan patuh terhadap perintah undang-undang.

Yosep juga menyarankan kepada Gazam untuk mengadvokasi para ASN yang TPPnya belum diberikan. “Pakai itu para advokat dan minta mereka bedah kasus itu. Setelah dibedah masalah TPP PNS Kota Sorong dan ada perbuatan melawan hukum disitu atau ada unsur pidananya, maka laporkan ke polisi. Pakai juga para pengacara untuk gugat secara perdata dalam membela para pegawai negeri, itu baru benar,” saran Yosep.

Lanjut Yosep, Indonesia adalah negara hukum dan tidak dibenarkan wakil rakyat untuk memprovokasi ASN untuk melakukan demo, dimana kalau tidak ada solusi maka langkah hukum adalah benteng terakhir untuk menjawab aspirasi.

“Di Provinsi Papua Barat, anggota DPRDnya diam-diam saja ketika para honorer 512 berteriak dalam memperjuangkan nasib mereka. Yang jadi pertanyaan apakah dia berani pimpin demo di kantor gubernur? jadi sudahlah jangan terlalu pencitraan dini demi kepentingan jabatan 02 di 2024, masih terlalu jauh,” tegas Yosep.*HMF

Tampilkan Lebih Banyak

Artikel Terkait

Back to top button