Dahlan Iskan Ingatkan Tantangan Pemerintah Gratiskan Vaksin
Dahlan Iskan, menteri BUMN era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mengingatkan sejumlah tantangan pemerintah usai mengumumkan vaksin corona gratis.
“Yang gratis memang menyenangkan. Apalagi yang bilang gratis seorang presiden: Pak Jokowi,” kata Dahlan dalam blog pribadinya disway.id, dikutip Jumat (18/12).
Ia mempertanyakan soal cara pemerintah membagikan vaksin gratis itu nantinya.
“Pertanyaan yang muncul setelah itu adalah bagaimana cara menggilir yang gratis itu,” ujarnya.
Menurut Dahlan, semua masyarakat rela apabila tenaga medis dan pendukungnya mendapat giliran pertama. Namun, setelah itu akan muncul problem keadilan.
“Saya membayangkan pemerintah lagi sibuk mengatur pengelompokkan masyarakat yang begitu banyak,” ujarnya.
Selain itu, muncul persoalan tersulit mengenai cara Indonesia membeli vaksin dalam jumlah yang cukup. Ia mengingatkan kapasitas pabrik vaksin terbatas.
Berdasarkan penelusuran Dahlan, vaksin corona yang sudah pasti mendapat izin baru buatan Pfizer. Saat ini, perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu memiliki dua pabrik di Michigan dan Belgia.
“Sedang Moderna, Sinovac, dan Sinopharm segera menyusul-hampir pasti,” ujarnya.
Indonesia sendiri masih menunggu hasil uji tahap II vaksin Sinovac bekerja sama dengan PT Bio Farma. Laporannya sendiri diperkirakan rampung pada akhir Desember.
Setelah itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perlu waktu untuk mempelajari hasil laporan itu.
Tadinya, Dahlan berpikir ada dua jalur vaksin, gratis dan berbayar. Gratis untuk mereka yang tidak mampu dan berbayar bagi yang mampu.
Ia pun sempat membayangkan pembagian vaksin gratis harus melalui BPJS Kesehatan sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat program jaminan sosial.
Sementara, vaksin berbayar diserahkan kepada PT Kimia Farma Tbk dan perusahaan farmasi swasta. Dalam hal ini, pemerintah tinggal mengatur impornya dan menetapkan harga jual tertingginya.
“Saya mengikuti apa yang terjadi di Tiongkok. Di sana juga ada jalur berbayar. Harganya, dua kali suntik, US$65 atau sekitar Rp800 ribu,” ujarnya.
“Setidaknya, dari 300 juta rakyat kita, 50 juta orang mampu untuk membayar Rp1 juta itu. Negara hemat Rp50 trliun,” terangnya.
Sebagai informasi, Jokowi mengumumkan vaksin corona diberikan gratis kepada semua masyarakat. Kebijakan ini berubah dari sebelumnya yang menyediakan jalur berbayar.
Jokowi juga meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk merealokasi anggaran demi membiayai distribusi vaksin gratis itu.
“Setelah menerima masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan vaksin covid-19 untuk masyarakat gratis,” ujar Jokowi beberapa waktu lalu.
